Anggaran Perda Inisiatif Meningkat Tapi Miskin Produk

0
75

 

Inspiratifnews.com – Makassar, Anggaran untuk pembahasan Peraturan Daerah (Perda) Inisiatif DPRD Kota Makassar tiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun, produk legislasi yang dihasilkan jauh dari target prolegda. Memasuki tahun ke-3 DPRD Kota Makassar menjalankan mandate rakyat sebagai wakil anggota legislative belum menunjukkan kinerja yang membanggakan dan memenuhi harapan public meskipun berbagai fasilitas dan tunjangan yang diberikan oleh Negara dalam menjalankan tri fungsinya (Legislasi, Budgeting, dan pengawasan) cukup menggiurkan.

Dasi sisi legislasi, DPRD Kota Makassar belum menunjukkan prestasi yang baik meskipun anggaran yang dialokasikan untuk pembahasan perda inisiatif cukup besar. Pada tiga tahun terakhir (tahun 2013-2015) alokasi anggaran untuk pembahasan perda inisiatif mencapai Rp 4 milyar lebih.

Tahun 2013 dianggarkan dalam APBD sebesar Rp 1,7 milyar, tahun 2014 juga mencapai Rp 1,7 milyar, sementara tahun 2015 meningkat yakni sebesar Rp 1,9 milyar.

IMG_20160719_191246

Diolah dari APBD Kota Makassar tahun 2013-2015

Namun ironisnya, dengan anggaran yang sudah mencapai Rp 4 milyar lebih justru tidak sebanding dengan produktifitas anggota dewan dalam menghasilkan perda inisiatif. Jika melihat trend produktifitas anggota DPRD Kota Makassar dalam menghasilkan produk perda inisiatif dari tahun 2014 sampai periode bulan Juli tahun 2016 cenderung “terjun bebas” dari tahun sebelumnya. Bahkan pada tahun 2015 dan tahun 2016 bahkan belum ada sama sekali perda inisiatif yang dihasilkan DPRD.

Sementara itu setiap tahun usulan perda inisiatif DPRD dalam program legislasi daerah cukup banyak. Pada tahun 2014, jumlah usulan dalam prolegda program pembentukan perda sebanyak 16 ranperda namun yang ditetapkan hanya 6 perda inisiatif. Tahun 2015, 7 diantaranya inisiatif DPRD Kota Makassar akan tetapi tidak ada satupun yang berhasil ditetapkan jadi perda, begitu pun sampai bulan Juli tahun 2016 belum ada perda inisiatif yang ditetapkan.

IMG_20160719_191208

Diolah dari Program legislasi daerah DPRD Kota Makassar tahun 2014-2016

Menyikapi hal tersebut diatas, maka Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) menyatakan Mendesak kepada anggota DPRD Kota Makassar segera menuntaskan target Prolegda yang telah ditetapkan pada tahun berjalan dengan catatan Perda yang dihasilkan harus dipastikan akan berdampak positif terhadap masyarakat kota makassar.

KOPEL menyarankan agar DPRD kota Makassar tidak melakukan perjalanan Dinas luar Kota dan focus untuk menyelesaikan “utang-utang” ranperda inisiatif yang belum dibahas.

KOPEL mendesak anggota DPRD Kota Makassar menghentikan praktek-praktek pemborosan dan mendorong DPRD sebagai institusi yang menjadi patron dalam menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.(*)

Komentar Pembaca