Anggota Komisi VII DPR RI: Jokowi Tak Menjiwai “Kemerdekaan”

0
77

Inspiratifnews.com,Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo mengapresiasi pidato Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa tahun 2016 disebut sebagai Tahun Percepatan. Jokowi dalam pidatonya berharap agar dilakukan terobosan-terobosan agar mampu menurunkan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial.

Hal tersebut diungkapkan Mukhtar usai mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka HUT ke-71 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Selasa (16/8/2016), di Kompleks Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta.

Namun Mukhtar menyayangkan, pekikan ‘Merdeka’ yang disampaikan Jokowi tatkala ingin mengakhiri pidatonya terasa kurang berenergi. “Presiden itu bukan hanya jabatan administratif pemerintahan, tapi dia adalah pemimpin yang harus memberi inspirasi dan semangat bagi semua anak bangsa. Pekik ‘merdeka’ yang beliau lontarkan terlihat kurang bersemangat, dan itu bisa mempengaruhi rakyat yang dipimpinnya,” tegas legislator asal Sulawesi Selatan ini.

Masyarakat awam, lanjut Mukhtar, bisa berprasangka buruk bahwa Presiden tidak menjiwai makna kemerdekaan. “Padahal pidato yang disampaikan Bapak Presiden menunjukkan pencapaian-pencapaian yang telah kita raih selama 71 tahun kita merdeka,” jelasnya.

Mukhtar menambahkan bahwa salah satu aspek strategis yang disampaikan Jokowi, adalah perombakan manajemen anggaran pembangunan yang difokuskan untuk program-program prioritas. Menurut Jokowi, paradigma lama penganggaran, yaitu sistem bagi rata antar Kementerian dan lembaga.

“Saya setuju dengan paradigma baru yang disampaikan Pak Jokowi, yaitu anggaran difokuskan untuk program-program prioritas. Uang rakyat harus digunakan untuk kepentingan rakyat melalui program-program yang nyata, dan terasa manfaatnya buat rakyat,” ungkapnya.

Mukhtar juga setuju dengan pidato Jokowi, jika anggaran pembangunan sudah tidak bisa lagi habis untuk kegiatan operasional birokrasi seperti perjalanan dinas dan anggaran rapat yang sebenarnya dapat diefisienkan.

Meski menyetujui beberapa pokok pikiran yang disampaikan Jokowi, Mukhtar juga menyampaikan kritik, bahwa pidato di atas kertas tersebut tidak semanis dalam perumusan kebijakan Pemerintah. “Misalnya, kebijakan pemotongan anggaran dalam APBN Perubahan 2016, terkesan pukul rata pada semua Kementerian. Akibatnya, ada beberapa lembaga, yang programnya strategis, seperti BPPT dan LIPI, yang harus ikut terpangkas akibat kebijakan pukul rata ini,” pungkas Anggota Fraksi Partai Hanura DPR RI ini.(*)

Komentar Pembaca