Angkasa Pura Logistic Bantah Monopoli, Ini Penjelasannya !

0
320

Inspiratifnews.com – Makassar, Menindaklanjuti dugaan praktik monopoli yang dilakukan PT Angkasa Pura Logistik di terminal Kargo Sultan Hasanuddin Makassar, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menggelar sidang pembelaan di gedung keuangan I Lantai 2 Makassar, jalan Urip Sumoharjo, Selasa (24/11/16).

Sebagaimana sidang perdana (15/11), Tim Investigator KPPU yang terdiri Denny Julian Risakota, Hasiholan Pasaribu dan Wahyu Bekti Anggoro, menuding PT Angkasa Pura Logistik diduga telah melakukan pelanggaran pasal 17 ayat 1 dan 2 UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Beberapa indikasi yang dimaksud KPPU itu seperti PT AP Log merupakan perusahaan satu-satunya yang berperan sebagai regulated agent untuk melakukan pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo dan pos di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar juga mendapatkan hak ekslusif untuk melakukan jasa penyedian fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan kargo dan pos di bandara Sulhas serta regulate agent yang menguasai 100 persenjasa pemeriksaan dan pengendalian  keamanan di bandara.

”Dengan melakukan tiga peranan sekaligus sebagai operator terminal kargo, regulate agent, dan juga bisnis ekspedisi muatan pesawat udara mendorong PT Angkasa Pura logistik melakukan prilaku diskriminasi terhadap pelaku usaha ekspedisi muatan pesawat udara (EMPU) dari sisi pelayan sehingga menyababkan pelanggan dan perusahan EMPU lainnya berpindah menggunakan pelayan dari PT. Angkasa Pura Logistik,” ungkap Denny Julian Risakota dalam materi dakwaannya.

Denny menjelaskan, KPPU menyorot Angkasa Pura Logistik yang menetapkan tarif jasa kargo dan pos pesawat udara dari Rp 400 menjadi Rp 500 per kilogram. Tarif ini berlaku sejak 1 April 2014.

Selain itu, ada juga tarif jasa pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo (regulated agent) dan pos senilai Rp 550 per kilogram. Tarif ini berlaku pada 20 Juli 2015. “Tidak seharusnya barang yang dikirim harus dikenai dua kali pembayaran,” ujar Denny.

KPPU pun dari hasil penyelidikan tim investigator menyimpulkan bila PT Angkasa Pura Logistik telah melakukan pelanggaran dengan unsur pencegahan, pembatasan dan penurunan persaingan. Lalu melakukan eksploitasi sehingga dianggap ini diduga kuat telah melakukan praktik monopli.

Pihak Angkasa Pura Logistik dalam Sidang Pembelaan yang digelar 24/11/2016, membatah tudingan tersebut, Sekretaris Perusahaan PT Angkasa Pura Logistik, Genia Sembada, mengungkapkan Angkasa Pura Logistik tidak pernah menghalangi pelaku usaha potensial yang ingin masuk dalam bisnis kargo. Hal itu menurutnya bergantung usulan dan kualifikasi perusahaan itu.

“Jadi perusahaan manapun bisa masuk dalam bisnis ini tinggal mengajukan proposal penawarannya,” ujar Genia usai persidangan KPPU.

Genia menyatakan di Bandara Sultan Hasanuddin baru satu perusahaan yang mengelola bisnis regulated agent. Menurut dia, pihak manapun bisa mengajukan diri untuk ikut mengelola pemeriksaan barang yang datang dan masuk melalui kargo bandara.

“Soal tarif memang ada peraturan Kementerian Perhubungan untuk menambah modal. Dan itu hukumnya wajib dilakukan. Tarif juga ditentukan berdasarkan keputusan menteri,” kata Genia.

Pada sidang selanjutnya, kata Genia, telah melayangkan materi pembelaan. Menurut dia, pihaknya telah menyampaikan dalil-dalil untuk menyanggah tudingan dari KPPU dalam sidang kedua tanggal 24 November.

Dari uraian singkat Sidang Pembelaan, Angkasa Pura Logistic membantah dugaan melakukan praktek monopoli di bandara Sultan Hasanuddin, Genia menjelaskan bahwa secara de facto perusahaan logistic yang punya legitimasi melakukan pengelolaan terminal kargo dan pemeriksaan keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara (regulated agent) saat ini, baru ada satu yakni PT. Angkasa Pura Logistic sesuai Pasal 26 ayat 1 peraturan menteri perhubungan nomer 153 tahun 2015, tangkas Genia.

Sementara pimpinan sidang komisoner KPPU, Sukarni menjelaskan bahwa sanksi yang bisa dijatuhkan bila Angkasa Pura logistik terbukti melakukan pelanggaran pasal 17 ayat 1 dan 2 tersebut bisa diminta menghentikan usahannya dan didenda maksimal dua miliar rupiah dan minimal satu miliar rupiah, serta sidang pun diskorsing sampai batas waktu penyelidikan KPPU selesai. (*)

Komentar Pembaca