Angkatan Muda Muhammadiyah Kawal UU Penyiaran Terkait Larangan Iklan Rokok

0
236

Inspiratifnews.com – Jakarta, Dalam draft UU Penyiaran versi Desember 2016 yang beredar pada desember yang lalu, dalam pasal 61 dan 142 dijelaskan bahwa siaran iklan dilarang menyiarkan rokok, minuman keras dan zat adiktif lainnya, olehnya itu Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) yang terdiri atas PP Pemuda Muhammadiyah, DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiya, PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dan PP Nasyiatul Aisyiyah, bersama Koalisi Nasional Masyarakat Sipil mengapresiasi Panja RUU Penyiaran dari komisi I DPR RI yang melarang iklan rokok di media penyiaran dalam RUU tersebut.

AMM Jumpa Pers di Menteng 62 Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Siang Tadi (25/1/2017).
AMM Jumpa Pers di Menteng 62 Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Siang Tadi (25/1/2017).

AMM dan Koalisi melihat bahwa pelarangan iklan rokok adalah salah satu langkah strategis untuk membendung perokok pemula dan mengerem darurat konsumsi rokok di Indonesia.

Pelarangan Iklan Rokok oleh Panja RUU Penyiaran diapresiasi Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Muhammad Solihin menyampaikan bahwa di negara ASEAN Indonesia adalah negara yang tertinggal dalam penerapan regulasi larangan iklan rokok, contohnya Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand jauh lebih dulu komitmen menetapkan dan menerapkan UU tersebut.

Selain itu, kata Solihin menegaskan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang lahir dari respon publik. sehingga dibutuhkan upaya massif untuk mensosialisasikan tentang larangan dan bahaya rokok, agar masyarakat mampu memahami dan merespon aturan yang sementara kita dorong.

Fakta menarik yang ada di Indonesia khususnya di daerah Enrekang terdapat satu desa yang bebas rokok, ini mestinya jadi perhatian pemerintah untuk dijadikan percontohan di Indonesia dan bahkan di dunia, tutur Solihin yang juga seorang Advokat Muda, (25/1/2017).

AMM sepakat, ada Sembilan (9) point Urgensi Pelarangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok, sebagai berikut :

1. Industry rokok selalu berusaha mengembangkan pasar dan menargetkan generasi muda, baik untuk meningkatkan jumlah perokok baru maupun untuk menggantikan penurunan perokok yang berusia lanjut. Berbagai data mengungkap bahwa lebih dari 63% perokok mulai merokok pada usia dibawah 20 tahun. Melalui iklan dan berbagai tehnik pemasarannya, industri rokok merekrut 3,9 juta perokok Pemula usia 10-14 tahun berdasar data tahun 2010. Hal ini berarti ada 10.869 orang anak yang mulai merokok setiap harinya.

2. Berbagai bentuk Iklan di media masa memiliki peran penting dalam mempengaruhi generasi muda untuk mengkonsumsi rokok. Survey UHAMKA 2007 menunjukkan 99,7% anak melihat iklan rokok di TV. Begitu pula data Global Youth Tobacco Survey 2013 (GYTS) menunjukkan 3 dari 5 pernah melihat adegan merokok di TV, video atau film.

3. Terlebih, merokok yang merupakan “gateway to drugs”, nyata-nyata akan meningkatkan kecenderungan pemakaian narkoba di Indonesia yang sudah dinyatakan dalam kondisi darurat nasional. Sebagai zat adiktif alcohol dan narkoba dilarang melakukan iklan, promosi dan sponsorship. Maka sangat logis hal yang sama diberlakukan untuk rokok.

4. Perlindungan dari darurat nasional adiksi nikotin harus dilakukan secara komprehensif mulai dari hulu yaitu tahap produksi hingga konsumsi. Maka jika promosi, sponsor dan iklan tidak dilarang, upaya perlindungan akan sulit jika tidak disebut mustahil.

Bagian dari pewujudan Islam dan bangsa yang berkemajuan

5. Bagi AMM, dukungan pelarangan iklan rokok merupakan bagian tak terpisahkan dari komitmen dan politk hukum Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih di samping fatwa majelis tarjih bahwa merokok adalah perbuatan haram, Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makasar 2015 yang lalu kembali menegaskan komitmen untuk turut mengendalikan konsumsi rokok, sebagai upaya mewujudkan Indonesia yang berkemajuan.

6. Komitmen ini juga merupakan bagian dari Deklarasi “Darul Ahdi Wa Syahadah”, Muhammadiyah meneruskan komitmennya pada pembangunan bangsa yang masih jauh dari terwujud, namun terus dirongrong dengan berbagai gangguan yang justru merusak mental generasi muda bangsa, terutama dalam bentuk pemasaran dan penyebaran rokok minuman keras (miras) dan alcohol secara massive.

7. Pengetatan regulasi soal rokok akan berdampak positif pada pembangunan Indonesia secara keseluruhan kedepan. Dikhawatirkan, bilamana penegendalian rokok tidak dilaksanakan secara ketat sebagaimana telah dilaksanakan terhadap miras dan narkoba, Indonesia akan sulit mencapai berbagai goal dan target yang telah diamanatkan oleh Sustainable Development Goals (SDGs).

8. Hal ini juga sesuai dengan cita-cita berbangsa dan bernegara yang dirumuskan dalam pembukaan dan batang tubuh UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang memberi jaminan dan perlindungan untuk kehidupan sejahtera bagi seluruh anak bangsa, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, sehat, berkarakter, produktif dan berdayasaing. Dimana kesehatan merupakan titik awal bagi perkembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) disebutkan semua kebijakan harus mempertimbangkan aspek kesehatan yang merupakan hak asasi manusia yang paling dasar.

9. Sementara dalam diskursus HAM, negara dapat mengatur peredaran suatu komoditas dengan alasan melindungi kesehatan masyarakat (publik). Maka sejatinya pelarangan iklan rokok dan aturan lain yang mendukung pengurangan konsumsi rokok adalah bentuk lain dari perlindungan terhadap hak asasi warga Negara.

Dalam upaya mengawal Revisi UU Penyiaran yang melarang penayangan Iklan Rokok, AMM dan Koalisi Nasional Masyarakat Sipil rencananya akan menggelar aksi pengawalan, sebagai berikut:

a. Mengawal proses RUU Penyiaran ini hingga menjadi Undang-undang terutama berkenaan dengan iklan, promosi dan sponsor rokok dan menuntut komitmen dari DPR dan pemerintah agar terkait hal tersebut tidak berubah.

b. Mendorong pemerintah untuk hadir dan melindungi warga dari darurat zat adiktif terutama terkait dengan rokok dengan melakukan upaya pengendalian dengan ketat dan komprehensif.

c. Melakukan berbagai upaya advokasi kebijakan dan edukasi untuk memperkuat kebijakan termasuk melakukan upaya litigasi pada saat yang diperlukan. (*)

Komentar Pembaca