diduga Kartel, Yamaha dan Honda Kena “Denda” Puluhan Milyar

0
173
Foto : Ketua KPPU RI, Syarkawi Rauf sedang bincang - bincang dengan Ketua KPPU Makassar, Ramly Simanjuntak sesaat sebelum pertemuan UMKM di Kantor GKN III Makassar, Senin (20/2).

Inspiratifnews.com – Jakarta, Dua Perusahaan Kendaraan Roda Dua terbesar di Indonesia, terindikasi melakukan praktek Kartel bahan baku dan Harga Jual produk kendaraan Matic kedua perusahaan tersebut yakni Honda dan Yamaha.

Ketua Komisi  Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia, Syarkawi Rauf menyatakan adanya Dugaan Pelanggaran Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110 125 CC di Indonesia.

Siaran pers tertanggal 20 februari ini, kata Syarkawi, hal ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2016, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2016, terangnya.

loading...

Berikut ringkasan Surat Ketetapan KPPU RI terkait dugaan praktek Kartel perusahaan Honda dan Yamaha :

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) melalui Majelis Komisi yang terdiri dari : 
Prof. Dr. Ir. Tresna Priyana Soemardi, S.E., M.S.. sebagai Ketua Majelis Komisi; Drs. Munrokhim Misanam, MA.Ec., Ph.D. dan R. Kurnia Syaranie, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dengan dibantu oleh Jafar Ali Barsyan,S.H., R.Arif Yulianto,S.H. dan Detica Pakasih, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Panitera, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Perkara Nomor 04/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110 125 CC di Indonesia.

Perkara ini berawal dari penelitian dan ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan mengenai dugaan pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh:

PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing sebagai Terlapor I;
PT. Astra Honda Motor sebagai Terlapor II;

Bahwa objek perkara a quo adalah:
Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110 125 CC di Indonesia.

Bahwa ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh para Terlapor adalah Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dimana dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut menyatakan :

Pasal 5 ayat (1)

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama

Tentang email 10 Januari 2015

Atas penilain 3 hal tersebut, Majelis Komisi berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan email 10 Januari 2015 adalah Email yang dikirimkan Saksi Sdr. Yutaka Terada yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Marketing Terlapor I dengan menggunakan alamat email teradayu@yamaha-motor.co.id dan dikirimkan kepada Dyonisius Beti selaku Vice President Direktur Terlapor I dan Majelis Komisi menilai adanya fakta bahwa email tersebut merupakan komunikasi resmi yang dilakukan antar pejabat tinggi Terlapor I (top level management Terlapor I).

Oleh karena itu mengingat kapasitas pengirim dan penerima email serta media yang digunakan yaitu email resmi perusahaan, maka Majelis Komisi tidak serta merta mengabaikan fakta tersebut sebagai alat bukti.

Tentang Pasar Bersangkutan
Majelis Komisi berpendapat penentuan 110 cc – 125 cc sudah sesuai dengan konsep product definition dalam teori antitrust yang mana suatu produk perlu didefenisikan sesempit/sedetil mungkin dan mempertimbangkan karakteristik produk, jangkauan pemasaran serta perilaku para terlapor yang dipermasalahkan dalam perkara a quo;

Penetapan Harga
Majelis Komisi menilai terdapat penyajian data tidak benar yang dilakukan oleh Terlapor I seolah-olah telah terjadi penurunan harga produk, a.l :

Time Series harga produk Xeon dan Xeon RC tahun 2013
Perbandingan harga produk Yamaha Mio dengan produk Honda Beat tahun 2013 dan tahun 2014
Harga Skutik Kapasitas 125 CC Tahun 2013
Harga Skutik Kapasitas 110 CC Tahun 2014

Majelis Komisi menilai Terlapor I telah berusaha secara sengaja dan sistematis untuk menyajikan data dan fakta yang tidak benar agar terbentuk persepsi yang menguntungkan kepentingan Terlapor I.

Bahwa Unsur Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi:
Unsur Pelaku Usaha terpenuhi;
Unsur Perjanjian terpenuhi;
Unsur Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha Pesaing terpenuhi;
Unsur Menetapkan Harga atas suatu Barang dan/atau Jasa Yang Harus Oleh Konsumen atau Pelanggan terpenuhi;
Unsur Pasar Bersangkutan terpenuhi.

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi kepada :
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia agar lebih kuat lagi mendorong peningkatan industri komponen lokal termasuk IKM (Industri Kecil Menengah) sehingga komponen utama sepeda motor, yaitu engine, transmisi, rangka, dan elektrikal dapat dihasilkan oleh industri domestik (PMDN) termasuk IKM nya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi:

MEMUTUSKAN

Menyatakan bahwa Terlapor I, dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

Menghukum Terlapor I denda sebesar Rp.25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) dan disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Menghukum Terlapor II denda sebesar Rp.22.500.000.000 (Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dan disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Bahwa setelah Terlapor I dan Terlapor II melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU;

Jakarta, 20 Februari 2017
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia

Komentar Pembaca