Disnaker Parepare : UMP Naik Rp. 2. 250ribu

0
1150

Inspiratifnews.com-Parepare, Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Parepare, mengimbau kepada setiap perusahaan baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib menerapkan aturan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp. 2.250.000 setiap bulan.

Kepala Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja  melalui Bagian Pengawas Tenaga Kerja, Abdul Azis T, Selasa 26 Januari, mengatakan, pihaknya telah menerima surat edaran mengenai UMP. Surat edaran itu, sudah dikirim ke setiap instansi dan perusahaan yang ada di Parepare.

Selain itu, kata dia, UMP yang ditetapkan dalam surat edaran itu sebesar Rp2.250.000 setiap bulan. Sebelumnya, UMP yang diterapkan di Kota Parepare sebesar Rp. 2 juta.

“Pemerintah pusat telah melayangkan surat edaran ke setiap daerah terkait penetapan UMP yang diberlakukan tahun ini. Surat edaran itu sudah diterima oleh Disnaker Parepare dengan nomor 2424/XI/Tahun 2015,” katanya.

Dikatakan Abdul Azis UMP ini, wajib diterapkan setiap perusahaan yang memberikan upah yang tidak sesuai dengan aturan, akan diberikan sanksi administratif berupa surat teguran dan sanksi pidana.

“Nilai minimal UMP tenaga kerja sebesar Rp. 2.250.000 per tenaga kerja. Itu juga sudah kami sebar dan sampaikan ke setiap instansi dan perusahaan di Parepare,” katanya.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, jumlah perusahaan yang beroperasi di Kota Parepare sebanyak 800 perusahaan termasuk perusahaan BUMN dan BUMD.

Dari 800 perusahaan itu, mempekerjakan sekitar 6.910 tenaga kerja yang terdiri atas 5.240 tenaga kerja laki-laki dan 1.670 tenaga kerja wanita. Abdul Azis mengakui, masih banyaknya perusahaan yang belum mampu menerapkan UMP yang ditetapkan pemerintah.

“Banyak perusahaan yang ditemukan di lapangan  melakukan kecurangan atau manipulasi data. Ada perusahaan diduga memberikan data palsu agar UMP yang ditetapkan oleh pemerintah tidak diberlakukan dalam mengelola usahanya,” katanya.

Menurut Azis, pemerintah telah mengidentifikasi  perusahaan yang wajib menerapkan UMP yakni memiliki aset di atas Rp. 50 juta termasuk tanah dan bangunan.

Terpisah, seorang pengusaha rumah makan yang terletak di Jalan Bau Massepe Kota Parepare, Hj Isma, mengaku, usaha yang dikelolanya belum mampu menerapkan UMP sesuai aturan yang berlaku.

 “Saya punya karyawan empat orang. Pengunjung rumah makan saya sangat menurun. Itu membuat saya tidak bisa menerapkan semaksimal mungkin UMP yang diberlakukan pemerintah. Namun, saya hanya mampu mendekati angka UMP,” katanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja H Gustam Kasim, saat ditemui di kelurahan Labukkang, mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap penerapan UMP 2016.

“Usaha warung makan, tidak boleh dipaksakan. Tapi, dunia usaha dan dunia kerja tetap diberikan sanksi jika memang melanggar,namun sanksi yang diberikan tetap mengacu pada aturan yang berlaku,” katanya.

Dia menambahkan, UMP sebesar Rp2.250.000, berlaku sejak 1 Januari 2016.Namun, tidak memaksakan kepada pihak pengusaha agar usahanya tetap berjalan.

Gustam menyebutkan, pengusaha atau perusahaan yang memiliki kemampuan untuk membiayai karyawannya seharusnya mengacu pada UMP yang ada. (Ish)

Komentar Pembaca