DPR RI Usut Kisruh Pembangunan Bendungan Karalloe

0
10

Inspiratifnews,com-Jakarta Masyarakat Kabupaten Gowa yang terkena dampak pembangunan bendungan Karalloe diundang oleh Komisi V DPR RI menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). RDPU rencananya digelar Selasa, (5/12/2017) di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara, DPR RI.

Masyarakat Gowa diterima langsung Ketua Komisi V Fary Djemy Francis didampingi anggota Komisi V dapil Sulawesi Selatan Andi Iwan Darmawan, Kepala Pusat Bedungan PUPR Ni Made Sumirasih, Kepala Balai BBWS Pompengan Jeneberang Iskandar, Sekda Gowa Muchlis dan sejumlah mitra terkait.

Dalam surat bernomor: PW/22254/DPR RI/XI/2017, ditegaskan bahwa RDPU digelar sebagai tindaklanjut  Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Gowa pada tanggal 15-17 November 2017, serta surat dari Anggota DPR RI Mukhtar Tompo dengan Nomor 101/A-560/MT/DPR RI/III/2017 tanggal 14 Maret 2017.

Meski tidak duduk di Komisi V DPR RI, namun Mukhtar telah terlibat dalam mendorong pembangunan Bendungan Karalloe sejak duduk sebagai legislator di DPRD Provinsi Sulsel. Ia kerap mengkritik beberapa pihak yang sekadar memanfaatkan wacana pembangunan bendungan sekadar sebagai isu kampanye dalam Pilkada. Kala itu, Mukhtar juga mengajak elemen jurnalis di Makassar untuk mendorong percepatan pembangunan bendungan.

Ketika dikonfirmasi melalui aplikasi pesan Whats App, Mukhtar menyampaikan apresiasinya terhadap berbagai pihak yang telah turut membantu terwujudnya pembangunan bendungan Karalloe. “Semoga bendungan dapat segera selesai pembangunannya, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya bagi warga Gowa, namun juga masyarakat di Jeneponto. Ini salah satu mimpi saya, sejak duduk di DPRD Sulsel,” tandas Mukhtar.

Sayangnya, lanjut Anggota Komisi VII DPR RI ini, dalam proses pembangunan bendungan ia menerima aduan warga yang terkena dampak pembangunan. “Tidak lama setelah saya dilantik sebagai Anggota DPR RI, warga di sekitar lokasi bendungan datang mengadu. Mereka mengaku dizalimi, diberi ganti rugi yang tidak sepadan, dan prosesnya tidak sesuai aturan yang berlaku. Semoga Rapat Dengar Pendapat di Komisi V ini dapat memberi solusi yang terbaik bagi masyarakat,” ungkap legislator  Fraksi Partai Hanura ini.

Dalam pernyataan sikapnya, perwakilan warga terdampak bendungan Karalloe, Modding menegaskan bahwa sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia, mereka mendukung sepenuhnya setiap langkah yang diambil oleh Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk pembangunan bendungan Karalloe.

“Kalau bendungan ini selesai, hasilnya akan dinikmati masyarakat banyak. Kami yang merelakan tanah yang di atasnya pernah berdiri rumah dan kebun kami, Insya Allah akan mendapatkan amal jariyah,” tandas Modding.

Namun, sambung Modding, dalam proses pembangunan bendungan Karalloe, ada sejumlah oknum yang melakukan tindakan kurang terpuji, yang dapat mengurangi keihklasan masyarakat yang terdampak pembangunan bendungan tersebut.

Tindakan kurang terpuji tersebut, ungkap Modding, misalnya proses pelaksanaan ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan tidak sesuai dengan mekanisme  peraturan yang berlaku. “Harga ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan milik masyarakat tidak melalui musyawarah penentuan harga yang disepakati oleh para pemilik tanah yang terkena genangan lokasi Bendungan Karalloe. Penentuan harga hanya dilakukan sepihak oleh tim apraisal,” jelasnya.

Modding menambahkan, pengukuran untuk penentuan luas areal tanah yang terkena ganti rugi juga dilakukan tanpa konfirmasi dan tanda tangan  kepada para pemilik tanah. “Penentuan jenis dan jumlah tanaman, kelas tanaman dan harga ganti rugi tanaman  sangat tidak transparan. Belum pernah ada kesepakatan harga dengan masyarakat pemilik lahan. Pemerintah lewat berbagai tim yang dibentuk tidak transparan dalam mempublikasi besaran harga kompensasi nilai tanah berdasarkan hasil dari tim appraisal yang sesungguhnya sudah ada,” gugat Modding.

“Perlu kami sampaikan bahwa sudah banyak yang menerima ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan karena sejak awal diancam dan ditekan oleh oknum aparat pemerintah setempat. Jika tidak mau menerima ganti rugi maka uangnya akan dititip di pengadilan,” tambah warga Desa Garing ini.

Oleh karena itu, lanjut Modding, pihaknya memohon kepada Komisi V DPR RI untuk segera melakukan investigasi kepada pihak-pihak yang terindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan masyarakat dan bahkan sangat berpotensi merugikan Negara.

Dalam RDPU di Komisi V turut diundang pula LSM Panrita Institute yang selama ini konsen melakukan pendampingan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan bendungan. “Berdasarkan data yang kami himpun, warga yang belum menerima ganti rugi hingga saat ini masih ada sekitar 78 orang, dengan jumlah titik lahan mencapai 138 titik. Artinya, pembebasan lahan bendungan belum tuntas hingga saat ini,” terang Ahmad Fai, Koordinator Panrita Institute.

Selain itu, Ahmad berharap pemerintah juga menyiapkan lahan khusus untuk relokasi masyarakat yang terkena dampak pembangunan bendungan.

Sekretaris Panrita Institute, Rudi Salam mencatat sejumlah kesimpulan dalam RDPU bersama Komisi V DPR RI tersebut. Pertama, masyarakat yang terkena dampak pembangunan bendungan mendukung pembangunan bendungan tersebut. Kedua, masih ada masyarakat yang belum mendapat ganti rugi secara transparan. Ketiga, jika terdapat indikasi pelanggaran hukum, akan diselesaikan secara hukum. Keempat, daftar harga dari tim penilai (tim appraisal) harus dikeluarkan secara resmi sesuai aturan yang berlaku.

“Pihak Pemkab Gowa dan Balai Besar Pompengan juga diminta untuk turun tangan menyelesaikan persoalan dengan baik tanpa merugikan masyarakat setempat,” tutup Mahasiswa Pascasarjana Universitas Hasanuddin ini. (rls)

loading...
BAGIKAN

Komentar Pembaca