Fakultas Hukum UNHAS kerjasama DPD RI Adakan FGD Uji Sahi RUU

0
74

Inspiratifnews.com,Makassar-Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar melaksanakan kegiatan FGD Uji Sahi RUU tentang Pembentukan Undang-Undang, kegiatan ini merupakan kerjasama dengan DPD RI yang berlangsung di lantai 3 ruang promosi doktor fakultas hukum unhas(16/06/16).

 

Kegiatan FGD ini mengambil tema “Uji Sahih RUU tentang Pembentukan Undang-Undang” dan dihadiri oleh 11 orang anggota DPD RI antara lain Bahar Ngitung, Hannah Fadel Muhammad dan lain-lain ditambah 1 orang staf ahli dan beberapa pegawai DPD RI.

 

Dekan Fakultas Hukum Unhas Prof. DR. Farida Patittingi, SH.,MH dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan terimakasihnya atas kerjsama yang terus terjalin antara DPD RI dengan Fakuktas Hukum.

 

“Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak terutama kepada anggota DPD RI yang terus melakukan kerjasama dengan Fakultas Hukum Unhas” Ucapnya saat membuka acara FGD yang mewakili Rektor.

 

Nampak hadir sebagai pembicara Prof. Dr. Achmad Ruslan SH. MH selaku ketua Prodi HAN dan juga guru besar HTN, dengan Prof. Dr. Marwati Riza, SH. MH yang juga ketua bagian HTN pada fakuktas hukum unhas. Sedangkan pembicara ketiga adalah Dr. Ahmad, yang merupakan staf ahli DPD RI kegiatan FGD ini dipandu oleh dosen muda Fajlurrahman Jurdi.

 

Kegiatan FGD ini cukup meriah dan peserta yang hadir sangat antusias. Setelah para pembicara menyampaikan makalahnya, peserta diberi kesempatan untuk menanggapi draft RUU yang telah dibagikan.

 

Beragam pandangan dari para peserta yang hadir terkait dengan isi RUU yang di sampaikan. Sejumlah guru besar dan dosen senior yang hadir di acara tersebut memberikan pandangan atas kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila RUU tersebut diajukan. Terutama perubahan nama UU, dari yang semula UU tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan,  diubah menjadi RUU tentang pembentukan UU. Di dalam draft ini juga, DPD memasukan ke dalam  hierarki peraturan Desa,  peraturan kepala daerah dan peraturan menteri. Tentu saja banyak sekali perubahan dalam RUU ini. (EO)

 

Komentar Pembaca