HISTORI DEMOKRASI DI SULAWESI SELATAN

0
191

HISTORI DEMOKRASI DI SULAWESI SELATAN
Oleh : A. Hendra Dimansa*

Jika kita berbicara soal demokrasi pasti yang ada di benak kita bahwa sebuah sistem yang meletakkan prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat dengan memberikan kebebasan untuk memilih, yang kemudian ujung tombaknya memberikan rasa keadilan dan kesejahtraan atau dalam bahasa sederhana mengenai demokrasi yang diungkapkan oleh Abraham Lincoln yaitu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat kemudian bisa diperspektifkan bahwa demokrasi hanya untuk menjembatani kepentingan rakyat, lengkaplah sudah pikiran kita telah dipenuhi pemikiran bahwa demokrasi itu terlahir dari revolusi yang terjadi di barat dengan mengusung prinsip liberti (kebebasan) , egalite (persamaan) , dan fraternite (persaudaraan) inilah yang mewarnai pikiran kita dengan menyandarkan demokrasi sebagai buah dari pemikiran barat. Sebuah pertanyaan yang menggelitik untuk kita jawab bersama bahwa apakah demokrasi sesuatu hal yang baru di jazirah Sulawesi Selatan? , segaligus untuk menghilangkan sumbatan ingatan kolektif kita sebagai orang Sulawesi Selatan marilah arah pandangan kita pada sebuah kabupaten dimana mentari perlahan menampakkan sinarnya dari sana kabupaten itu adalah kabupaten Sinjai, disanalah gema demokrasi mulai di gemakan dalam suasana keakraban menyatukan jazirah Sulawesi Selatan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat itu Sulawesi Selatan terjadi perang kepentingan untuk memperluas daerah pengaruh oleh dua kerajaan besar yaitu kerajaan Bone dan kerajaan Goa dalam suasana memperebutkan pengaruh itulah Sinjai yang kala itu terbagi atas dua federasi yakni federasi Tellu Limpoe dan federasi Pitu limpoe, melihat hal tersebut maka Sinjai yang termanifetasi dalam federasi mengambil langkah strategis untuk merumuskan sebuah pondasi sistem pemerintahan untuk menempatkan rakyat berada diatas segalanya dalam suasana kebersamaan itulah dimensi-dimensi kepentingan di tinggalkan dengan menempatkan prinsip liberti, egalite, dan fratenite itu terbukti dengan sifat legowo dua kerajaan besar  di Sulawesi Selatan menyatu dalam torehan tinta emas perjanjian yang disebut dengan nama perjanjian topekkong.

Semangat demokrasi di tuangkan dalam isi perjanjian topekkong yang berbunyi malilu to sipakainge yang berarti yang lupa diingatkan hal tersebut sejalan dengan prinsip pengawasan yang di jalankan oleh MPR untuk mengingatkan pemerintah mengenai arah pemerintahan yang telah diatur dalam undang-undang, kemudian isi pesan perjanjian to pekkong yang mengandung prinsip demokrasi yaitu mali to siparappe yang berarti yang hanyut di selamatkan ini sejalan dengan prinsip DPR untuk menyelamatkan rakyat dari hanyutnya rasa keadilan dan kesejahtraan, lalu puncak dari isi perjanjian to pekkong adalah lempa asefa mappannessa yang berarti kemana arah padi dibawah itulah kerajaan yang dipilih oleh rakyat, ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang tengah kita jalankan saat ini, dimana rakyat diberikan kebebasan untuk memilih pemimpinya lalu apa bedanya dengan demokrasi yang digaungkan yang muncul di barat sana?, bukankah demokrasi itu berasal dari bahasa yunani yaitu demos artinya rakyat dan kratein artinya pemerintah. Sebuah pemikiran yang jauh melampaui zamannya kala itu, kemudian muncul pertanyaan kenapa kita orang Sulawesi Selatan tak menyadari hal tersebut?, jawabannya adalah kita belum menempatkan sebuah perasaan memiliki akan Sulawesi Selatan hingga apa yang menjadi kearifan lokal tak mendapatkan kesempatan untuk kemudian menjadi sumber landasan berpijak yang akan membawah jazirah Sulawesi Selatan tumbuh dengan kesadaran kearifan lokal yang tinggi.

Akankah sebuah kekayaan khazanah peninggalan yang ada di Sulawesi Selatan menjadi kepingan yang usang yang tak mendapatkan perhatian yang layak padahal sesungguhnya disanahlah sebuah identitas yang dapat menunjukkan sebuah jati diri yang namanya Sulawesi Selatan, bukankah sejak zaman Sokrates, Herodotos (484-425 s.M) dan Thucydides (456-396) orang memandang sejarah sebagai teladan kehidupan hal ini sejalan dengan teori yang disebut the examplar theory of histry, selayaknyalah sejarah dapat memberikan nilai atau norma yang dapat dijadikan pedoman bagi kehidupan sehari-hari dan sebuah ungkapan bangsa Romawi kuno diungkapkan dalam adagium historia vitae magistra yang berarti sejarah adalah guru kehidupan, lalu sudahkah hari ini kita sebagai orang Sulawesi Selatan menempatkan sejarah sebagai guru atau pijakan dalam membangun daerah tercinta ini.

Demokrasi hari ini yang ada di Sulawesi Selatan sesungguhnya jauh lebih dulu bergema sebelum orang-orang barat mengkaji sebuah sistem monarki absulut yang dipandang tak merangkum prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan maka tak heran kalau kita sibuk berdialog dengan pemikiran semisal J.J.ROUSSEAU sebagai salah satu yang memikirkan sebuah prinsip yang menjembati sebuah kebebasan, persamaan, dan persaudaraan yang terbingkai dalam bahasan demokrasi hingga kita orang Sulawesi Selatan menjadi terlena hingga lupa untuk berdialog dengan ukiran tinta emas sebuah perjanjian yang bernama perjanjian to pekkong yang melambangkan sikap sipakatau, sipakalebbi, dan sipakainge yang telah di contohkan oleh dua seteru petarung perluasan pengaruh yaitu kerajaan Bone dan kerajaan Goa yang dipelopori oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Sinjai kala itu, padahal belajar sejarah sama artinya berdialog dengan masyarakat yang lebih dulu menghuni sebuah wilayah boleh jadi bila di kaji lebih dalam lagi mengenai prinsip demokrasi yang tertuang dalam perjanjian to pekkong mungkin saja akan memperkaya khazanah kehidupan berdemokrasi kita sebagai orang Sulawesi Selatan yang menempatkan demokrasi sebagai jalan legal untuk meraih tampuk kekuasaan demi menjembatani kepentingan rakyat, tentu hal ini harus di dorong oleh semua elemen masyarakat untuk kembali mengkaji lebih jauh sebuah nilai yang terpendam dan dapat memberikan sebuah rujukan pemikiran ataupun menjadi bahan kritikan akan capaian yang ada dalam tataran berdemokrasi sebagai tertuang dalam perjanjian to pekkong, tentu jika semua sumber tertulis ataupun non tertulis yang menjadi sebuah kekayaan lokal semestinya hal ini mendapatkan tempat yang layak sebagai langkah pemaknaan ataupun sesuatu yang akan membawah kita menjadi lebih mengenai daerah kita.

Masalah terbesar demokrasi kita sekarang terletak pada sikap kita yang selalu melihat keluar, jika disadari dengan jelas bahwa mungkin jauh lebih baik bila melihat kedalam sehingga demokrasi itu tak berjalan seolah berada dalam sebuah areal yang tak dipahami sama sekali oleh masyarakat, dan bila kita melihat demokrasi itu dari dalam tepatnya di Sulawesi Selatan maka akan jauh lebih kaya karena itu tadi prinsip demokrasi itu jauh lebih dulu mengakar sebelum di barat, cuman barat lebih buming hingga demokrasi itu lekat dalam benak kita berasal dari sana dan sepatutnya hal ini dapat di lihat oleh pemerintah sebagai sebuah pondasi yang akan memberikan warna lebih jauh lagi mengenai demokrasi di Sulawesi Selatan selayaknyalah hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah dapat diakomodir sehingga dapat menjadi sebuah transformasi nilai kearifan lokal yang menjadi sumber penguatan ataupun sumber inspirasi untuk berbuat menuju sebuah harapan yang dimana rasa mengenal, mengetahui, dan memahami akan sebuah daerah tanah kelahiran menjadikan kita sebagai manusia bermental tanggung, inilah yang  harus  kita dorong bersama dengan menguatkan transformasi nilai kearifan lokal pada sendi-sendi kehidupan hingga jangan lagi sebuah nilai budaya hanya menjadi slogan saat pesta demokrasi bak jamur di musim hujan inilah yang harus kita rubah paradigmanya.

*Ketua 1 DEMA FUFP UIN Alauddin Makassar/Wartawan Inspiratif News

Komentar Pembaca