Hut RI Ke 71, Pelayanan Publik Merdeka Dari Maladministrasi

0
42

Inspiratifnews.com – Makassar, Ombudsman Republik Indonesia mendorong perbaikan pelayanan publik di bidang perizinan usaha guna meningkatkan peringkat Indonesia dalam survei “The East of Doing Bussiness” (kemudahan berusaha) yang dirilis oleh World Bank Group.

Untuk itu, Ombudsman RI menjaring aspirasi seluas – luasnya daripada stakeholder demi peningkatan kualitas pelayanan publik dibidang perdagangan dan perizinan usaha melalui diskusi publik bertajuk “Konstribusi Ombudsman RI Mewujudkan Kemerdekaan Dari Maladministrasi dalam Kemudahan Berusaha” yang diselenggarakan pada 16 agustus di Hotel ASTON Makassar.

Diskusi Publik ini digelar dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 71, hadir selaku narasumber Hamid Paddu (Ekonom Kementerian Keuangan RI), Ilham Alim Bahri (Kadin Sulsel), Syahid Wahab (Kepala Teknis Pelayanan Terpadu BKPMD Sulsel), dan Amzulian Rifai (Ketua Ombudsman RI).

Amzulian Rifai menjelaskan peringkat kemudahan merupakan salah satu image suatu negara, oleh karenanya setiap tahun peringkat Indonesia seyogyanya meningkat. “Ombudsman RI sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik juga telah hadir memastikan pelayanan iklim usaha di Indonesia berjalan dengan baik,” terang zulian.

Pada setiap bulannya, ada ribuan aduan masyarakat berkenaan layanan publik Pemkot Makassar diterima oleh Ombudsman RI, menurut Zulian, pelayanan publik makassar dinilai tidak memuaskan, setelah ditelaah ternyata layanan publik ruang lingkup pemkot makassar tidak sesuai dengan standar dan aturan layanan satu atap yang ditentukan pemerintah, faktor ini disebabkan pemkot makassar lebih mengedepankan target Pendapatan Asli Daerah ketimbang pelayanan publik “Best Value”, jelas zulian.

Oleh sebab itu, “Iklim usaha yang baik, diawali perijinan yang baik dan pemenuhan stakeholder untuk menjalankan usaha dengan baik, iklim usaha yang menerapkan pembangunan berbasis wilayah diharapkan muncul pusat – pusat kekuatan baru secara kewilayahan dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan sebagainya”, ujar hamid paddu.

Selain itu, Hamid paddu mengatakan Iklim usaha yang bersahabat dengan stakeholder melalui kemudahan perijinan usaha serta adanya kepastian hukum yang baik akan memberikan daya saing investasi didaerah. (*)

Komentar Pembaca