Jokowi Tak Temui Pendemo, Ini Kata Muhammadiyah

0
78

Inspiratifnews.com – Jakarta — Ketua PP Muhammadiyah, Prof Yunahar Ilyas menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak menemui perwakilan demonstran hari ini, Jumat (4/11).

“Saya tidak tahu apa pertimbangan presiden tidak mau menerima perwakilan demo damai. Alangkah eloknya kalau tadi presiden bisa menerima beberapa orang perwakilan dari massa, mendengar langsung tuntutan rakyat sendiri,” kata Yunahar Ilyas saat dikutip dari Republika.co.id.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi memilih meninjau pembangunan proyek kereta bandara Soekarno-Hatta. Bahkan, Kepala Negara mengunggah dua foto dirinya di media sosial. “Tetap kerja meninjau pembangunan proyek infrastruktur bandara -Jkw,” demikian tulis Presiden Jokowi di akun Twitter resminya, @jokowi.

Sementara, ratusan ribu umat Islam dari seluruh Indonesia menunggu kehadirannya di Istana Negara. Massa aksi memintanya agar mengusut tuntas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Alih-alih Jokowi, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla tampil berdialog dengan perwakilan pengunjuk rasa di kantor Wapres. Menurut Yunahar Ilyas, sikap Jusuf Kalla itu cukup mampu meredam kegelisahan demonstran. Meskipun begitu, belakangan sekitar pukul 19.30 WIB malam ini kericuhan sempat terjadi.

“Untung ada Wapres yang bersedia menerima, walaupun tidak semua pendemo puas. Secara umum, sampai Isya, demo berjalan dengan damai,” kata Yunahar.

Wapres telah mengatakan bahwa proses hukum atas gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama, akan diselesaikan dalam waktu dua pekan. Di antara beberapa perwakilan pengunjuk rasa yang ditemui Wapres adalah KH Bachtiar Nashir (Arrahman Quranic Learning), Ustaz Zaitun Rasmin (Wahdah Islamiyah), dan Ustaz Misbah (Front Pembela Islam).

Wapres Kalla dalam kesempatan itu didampingi Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, juru bicara Kepresidenan RI Johan Budi, Menteri Agama Lukman Saifuddin, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. (*)

Komentar Pembaca