Koalisi Anti Korupsi Se-Sulselbar Tolak Revisi UU KPK

0
92

Inspiratifnews.com-Makassar Sebuah koalisi yang terdiri dari LSM dan berbagai kemahasiswaan tergabung dalam Koalisi Anti Korupsi Se-Sulselbar menggelar Aksi penolakan terhadap Revisi UU KPK, Ahad (21/2/2016) di Anjungan Pantai Losari Makassar.

Dalam aksinya mereka meneriakkan dukungan terhadap lembaga KPK agar tidak di poltisasi untuk kepentingan kelompok tertentu.

“KPK merupakan salah satu lembaga yang hadir atas amanah konstitusi yang di atur dalam UU No 30 tahun 2002 yang harus berdiri secara independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberantas seluruh oknum yang melakukan tindak pidana korupsi di Negara Indonesia, namun sejumlah partai politik berambisi untuk memangkas wewenang KPK melalui wewenang legislasi yg mereka miliki” ungkap salah satu aktifis Anti Korupsi Makassar Sudirman dalam orasinya.

Menurut mereka ada 10 poin yang sangat krusial dalam naskah revisi UU KPK, yang mana kesepuluh poin tersebut setidaknya dapat menjawab bahwa keberadaan revisi UU KPK yang ini saat bergulir di DPR lebih mendorong upaya pelemahan KPK dari pada memperkuat institusi.

Sepuluh poin tersebut diantaranya :

  1. Pembentukan dewan pengurus KPK yang di pilih dan angkat oleh presiden.
  2. Mekanisme penyadapan yang harus melalui izin dewan pengawas.
  3. Penyadapan hanya dapat di lakukan pada tahap penyidikan.
  4. Muncul dualisme kepemimpinan KPK
  5. Hanya penyidik KPK asal kepolisian dan kejaksaan yanh dapat melakukan proses penyidikan.
  6. KPK tidak dapat mengangkat penyelidik dan penyidik secara mandiri.
  7. Prosedur pemeriksaan tersangka harus mengacu kepada KUHAP
  8. KPK dapat menghentikan penyedikan dan penentuan perkara korupsi.
  9. Proses penyitaan harus dengan izin dewan pengawas.
  10. Tidak ada kekuatan peralihan.

Menurut Sudirman dari kesepuluh poin ini sangat nampak ada upaya pelemahan fungsi KPK, dan akan berdampak semakin mudahnya para koruptor melakukan aksinya.

“oleh karena itu kami dari Koalisi Anti Korupsi Se Sulselbar meminta agar seluruh fraksi untuk membatalkan rencanan pembahasan revisi UU KPK di DPR” tegasnya. (uc2)

Komentar Pembaca