KPPU Bentuk Satgas Kemitraan di 6 Provinsi, Apa Saja Itu?

0
213
Foto : Ketua KPPU RI, Syarkawi Rauf sedang bincang - bincang dengan Ketua KPPU Makassar, Ramly Simanjuntak sesaat sebelum pertemuan UMKM di Kantor GKN III Makassar, Senin (20/2).

Inspiratifnews.com – Makassar, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dinilai mampu menunjang pertumbuhan ekonomi. Hanya saja pertumbuhannya cenderung melambat. Untuk tetap menjaga stabilitas pertumbuhan UMKM Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) melakukan upaya pembentukan satuan petugas (satgas) kemitraan.

Hal itu dilakukan untuk menjadikan para UMKM mampu menjadi penopang yang semakin kuat dan berdaya saing tinggi. Ketua KPPU Pusat Syarkawi Rauf mengatakan, satgas kemitraan dibentuk oleh Kementerian Koperasi dan UMKM pada Desember 2016 lalu di Jakarta.

Beberapa unsur pemerintahan juga dilibatkan dalam pembentukan satgas kemitraan dengan berkoordinasi sampainke tingkat kabupaten/kota.

“Ekonomi di Indonesia itu dari waktu ke waktu semakin timpang. Tentu untuk terus meningkatkannya perlu ada dukungan yang kuat dari semua sektor. Salah satunya UMKM,” kata Syarkawi pada Sosialisasi Kemitraan KPPU di Gedung Keuangan Sulawesi Selatan, Senin, 20 Februari 2017.

Pembentukan satgas kemitraan ini kata dia, agar UMKM mampu tumbuh bersama usaha besar yang selama ini dinilai terlalu mendominasi usaha di Indonesia.

“Mendukung upaya itu, hal inilah yang akan kami buatkan pengawasan perjanjian kemitraan sehat untuk UMKM,” tambahnya. Pembentukan satgas kemitraan ini akan terus didorong agar lebih efektif dengan melibatkan sejumlah unsur.

Tak hanya dari pihak pemerintahan saja. Syarkawi menyebutkan, ke depannya akan melibatkan pula Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)  untuk terlibat menjadi satgas kemitraan.

Syarkawi menerangkan, satgas kemitraan bertugas melakukan sosialisasi dan advokasi, menghimpun data dan informasi terkait perjanjian kemitraan dan permasalahannya, kemudian melaporkan hasil pengawasan.

“Sudah menjadi tugas KPPU dalam melakukan pengawasan kemitraan. Sementara dalam hal ini satgas tugasnya meriview dan mendampingi para pelaku usaha,” jelasnya.

Selain Sulsel, saat ini ada enam provinsi yang telah terlibat dalam pembentukan satgas kemitraan ini seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan. Masing-masing provinsi kata Syarkawi, mengutus 10 orang yang akan terlibat menjadi satgas kemitraan.

“Intinya sesuai keinginan presiden kita akan bersama-sama mendorong pemerataan pendapatan dan saling mengoreksi tingkat kesenjangan yang semakin tinggi dari tahun ke tahun,” ungkapnya.

Olehnya itu, pembentukan satgas kemitraan ini dilakukan agar usaha besar dan usaha kecil mampu berjalan selaras dan mengurangi potensi kekecewaan sosial. “Satgas kemitraan ini mang dibentuk untuk membantu pengusaha menengah ke bawah,” terang Syarkawi.

Semantara itu, Ketua KPPU Sulsel, Ramli Simanjuntak mengatakan satgas kemitraan ini akan berlaku bagi seluruh sektor UMKM. Baik itu pertanian, industri pengolahan, keranjinan, dan sektor lainnya.

“Semua sektor untuk UMKM akan dibuatkan perjanjian satgas kemitraan untuk pengawasan perjanjian kemitraan sehat,” kata Ramli.

Untuk di Sulsel, koordinasi telah dilakukan dengan pihak Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel. Anggota satgasnya saat ini masih menunggu hasil dari sosialisasi yang dilakukan bersama stake holder terkait. (dini/MT)

Komentar Pembaca