KPPU Nilai Perda RTRW “Ompong”Mini Market “Langgar Zonasi”

0
188

Inspiratifnews.com – Makassar – Maraknya mini market dan sejenisnya ditengah pemukiman, yang menjadi penyebab matinya usaha kecil yang dilakoni warga mendapat respon berbagai kalangan di Makassar.

Yunan Andika Putra, Pjs Kepala Bagian Penegakan Hukum KPPU Makassar mengatakan, berdasarkan hasil investigasi dilakukan pihaknya belum ditemukan sedikit pun adanya dugaan pelanggaran monopoli, terkait usaha mini market yang telah menyebar diseluruh kelurahan di Kota Makassar.

Tapi menurut Yunan, bahwa maraknya keberadaan mini market dan sejenisnya hingga ke area pemukiman warga tak lain karena kurang tegasnya Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ada.

“Penegakan Perda yang Ompong, seharusnya ditegakkan dengan benar dan itu menjadi kewenangan Pemkot bukan ranah kami, “terang Yunan, Selasa (14/3/2017).

Ia mengungkapkan, Perda RTRW Kota Makassar telah mengatur tentang pembagian zonasi. Misalnya kata Yunan, didaerah sebelah barat ditetapkan sebagai zonasi permukiman. Namun ironinya Pemkot justru memberikan izin pelaku usaha untuk membangun mini market di area zonasi khusus pemukiman yang dimaksud.

“Seharusnya tegas, bila disepakati zonasi pemukiman tetap dijadikan zonasi pemukiman, tidak boleh ada kegiatan industri atau sejenisnya seperti mini market yang didirikan diarea tersebut. Tapi kenyataannya tak demikian sehingga dampak jelas kepada masyarakat, ” ungkap Yunan.

Sementara Direktur Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi (Pukat) Sulsel, Farid Mamma mengatakan bahwa dalam kasus maraknya izin usaha mini market atau sejenisnya di Kota Makassar tak lain karena faktor lemahnya penegakan Peraturan Daerah (Perda) oleh Pemerintah Kota Makassar juga kuat dugaan terjadinya praktek main mata antara pemilik usaha yang dimaksud dengan oknum Dinas perizinan Kota Makassar.

“karena jelas mana berani pelaku usaha mini market atau sejenisnya beroperasi didaerah yang tidak diperuntukkan untuk zonasi tersebut jika tak memegang dasar atau izin. Jadi yang perlu ditelusuri bagaimana prosedur izin yang diterbitkan tersebut kuat dugaan karena ada persekongkolan atau main mata. Ini yang harus didalami penegak hukum unsur gratifikasinya”, tegas Farid.

Selain karena faktor penegakan hukum yang sengaja dibuat ompong, juga tidak adanya ketegasan dari DPRD Makassar yang bertindak sebagai lembaga pengawas dalam hal ini.

“Kalau dewan juga tegas dan serius saya kira tak akan terjadi seperti yang dimaksud. Dinas perizinan seenaknya menerbitkan izin tanpa melalui mekanisme yang diatur sementara dewan hanya duduk manis dikantor. Jadi sama saja bahwa masalah ini terjadi karena tak ada keseriusan dari semua pihak sehingga dampak yang rasakan masyarakat kecil”, terangnya. (*)

Komentar Pembaca