Legislator Golkar Mangkir, Hatita Tetap Dilantik

0
100

Inspiratifnews.com-Maros, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros melaksanakan paripurna penetapan pasangan calon (Paslon) Kepala Daerah dalam Pilkada Maros 2015 lalu di ruang Baruga A Kantor Pemkab Maros, Rabu 27 Januari kemarin. Meski rapat yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Maros, H AS Chaedir Syam dan dihadiri oleh Plt Bupati Maros, Andi Herry Iskandar ini terbilang sangat penting. Namun tak satupun legislator dari Fraksi Partai Golkar yang tampak hadir.

Rapat paripurna juga dirangkaikan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi terkait tiga Ranperda yang tengah dibahas di DPRD Maros ini. Ketidakhadiran empat legislator dari partai berlambang Beringin inipun ditanggapi beragam oleh masing-masing petinggi Golkar.

Saat dihubungi, Sekretaris Golkar, Amirullah Karim mengatakan, pihaknya sengaja tidak menghadiri paripurna ini lantaran DPRD terkesan terburu-buru untuk menetapkan paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Padahal, jadwal pelantikan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) saja belum ada hingga kini. “Ketidakhadiran kami sangat beralasan, karena kami menilai hal ini terlalu terkesan terburu-buru, Mendagri saja belum menentukan siapa dan kapan pasangan kepala daerah terpilih di Maros ini dilantik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maros, masih harus menjalankan tugasnya sesuai aturan,” ujarnya.

Bukan hanya itu, anggota legislatif yang menggantikan Husain Rasul karena maju sebagai calon bupati mengatakan, status hukum Calon Bupati, Hatta Rahman sebagai tersangka dalam dugaan korupsi lampu jalan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh Bareskrim Mabes Polri masih belum jelas.

Tentunya, kata Amirullah, hal ini menjadi bahan pertimbangan partainya untuk tidak menghadiri paripurna penetapan tersebut.”Kita tidak boleh terburu-buru menetapkan calon terpilih, karena hingga kini Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Maros belum juga menunaikan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2015, terkait pemberitahuan status tersangka korupsi Paslon pemenang pilkada kepada Mendagri,” tambahnya.

Secara terpisah, dua orang legislator Partai Golkar, Aso Patarai Amir dan Mansyur Janong saat dihubungi, kompak mengaku tidak mengetahui penyebab ketidakhadiran rekan-rekan sesama partainya saat paripurna.  Menurut mereka, tidak ada petunjuk atau arahan khusus dari partai terkait hal itu. Mereka berdua tidak hadir lantaran ada acara lain yang penting diikuti.

“Kalau soal itu, tidak ada petunjuk dari partai. Saya tidak tahu juga kenapa teman-teman lain di Golkar tidak ikut. Saya pribadi sudah tiga hari tidak masuk kantor,” kata Aso Patarai. Sementara itu, Ketua DPRD Maros, Chaedir Syam dalam rapat paripurna tersebut mengatakan, penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih oleh DPRD Maros berdasarkan Surat Edaran Mentri Dalam Negeri (Mendagri) yang mewajibkan adanya rapat paripurna penetapan oleh DPRD dan sesuai Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maros tertanggal 21 Desember 2015 lalu yang menyatakan, pasangan Hatta Rahman dan Harmil Mattotorang (Hatita) sebagai pemenang Pilkada Maros.

“Hal ini dilakukan karena adanya surat edaran Mendagri yang mewajibkan kita untuk menggelar paripurna istimewa Penetapan Paslon terpilih ini sebelum adanya pelantikan. Selain itu juga, berdasarkan SK KPU Maros yang telah diplenokan saat penetapan paslon terpilih yang menang dalam pilkada,” terangnya.

Terkait ketidakhadiran satu fraksi, mantan aktivis mahasiswa ini menjelaskan, jika rapat paripurna istimewa ini tidak ada istilah quorum atau tidak quorum.

Paripurna ini hanya bersifat mengumumkan dan tidak ada pengambilan kebijakan di dalamnya. Berita acara paripurna ini akan diberikan kepada Gubernur untuk diteruskan ke Mendagri. “Soal ketidakhadiran satu fraksi ini tidak ada masalah. Karena dalam paripurna istimewa tidak ada istilah quorum atau tidak quorum. Kita tidak mengambil kebijakan, tapi hanya mengumumkan berdasarkan SK KPU yang telah menetapkan Paslon Hatita sebagai pemenang Pilkada,” ujarnya.

Sebelumnya, KPU Maros mengaku telah menyambangi Mabes Polri untuk meminta secara langsung surat penetapan Hatta Rahman sebagai tersangka. Namun, hingga kini surat tersebut belum mereka dapatkan. Hal inilah yang menurut KPU tidak dapat menjalankan PKPU nomor 11 tahun 2015 terkait lampiran surat pemberitahuan status tersangka korupsi kepada Gubernur dan Mendagri.(Ish)

Komentar Pembaca