Maha Besar KPK dengan Segala Kasusnya

0
88

Maha Besar KPK dengan Segala Kasusnya

Penulis : Arpan Rachman (Jurnalis Global Voice)

KALA Orde Baru berkuasa, lembaga kepresidenan pernah didewa-dewakan. Suharto tujuh kali berturut-turut dipilih sebagai presiden melalui proses politik yang penuh rekayasa.

Kalau boleh dibandingkan, “prestasi” nasional Suharto itu bahkan mengalahkan rekor internasional Rudy Hartono, yang hanya enam kali berturut-turut menjadi juara bulutangkis All England. Faktanya, Suharto memang bisa dibandingkan dengan Rudy. Dulu, di mana-mana Suharto diagungkan, Rudy pun dielu-elukan untuk menandingi keagungannya.

Tapi yang satu ini soal berbeda. Kalau dulu yang didewakan adalah orang, kini pengkultusan itu ditujukan kepada sebuah lembaga. Sekarang, di manapun kaki berpijak di Indonesia, di situ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijunjung.

Tak Kecil
Di saat ini, KPK juga didewakan sebagai instrumen negara yang tiada bandingannya. Walaupun sebenarnya di bidang yang sama masih ada fungsi kejaksaan dan kepolisian. Sebagai sebuah superbody, KPK mengawasi semua orang. Tapi, sepertinya tak seorang pun boleh mengawasi KPK. Kita pun harus mengucapkan, “Maha besar KPK dengan segala kasusnya.”

Benarkah tak ada yang kecil dari KPK?

Melihat KPK hari ini, seorang filsuf pasti menangis di liang kubur karena filosofinya yang mengatakan bahwa “kekuasan absolut akan absolut pula korupnya” tidak berlaku lagi. KPK hanya berkuasa, kekuasaannya tidak pernah diawasi, karena itu absolut sekali.

Asas yang amat super seperti cahaya suci melingkari KPK sampai-sampai filsafat keadilan yang termasyhur itu tak mampu menembusnya secara lebih terang-benderang. Meskipun cahaya itu bisa tak suci lagi, bisa bias juga, bisa-bisa menyimpang pula sinarnya, bisa menyorot ke sana ke mari tak tentu arah.

Tapi tak seorang pun mau menangis bersama sang filsuf di kuburnya. Katanya, dulu, “Kebebasan akan menjadi pertanyaan tentang moral lebih dari politik.” KPK selain berkuasa absolut, bebas sekali. Tapi bagaimana moral mereka yang ada di KPK?

Asas yang kemudian diberlakukan untuk melawan filsafat itu belum disahkan oleh banyak negara, ketika si filsuf asal Inggris tersebut berfilsafat 1887. Sebaliknya filosofi tersebut memang usang toh sebab ketika itu KPK belum berdiri.

KPK baru berdiri 2002, lebih lama Nyonya Meneer 1919. Tapi Nyonya Meneer hanya cap jamu, KPK lebih dari itu, membasmi kejahatan. Lihatlah, KPK dibela dengan segala cara, bahkan kalau perlu secara membabi-buta, mati-matian sampai titik darah penghabisan, atas nama tanah tumpah darah Indonesia, demi keluhuran sebuah tujuan pemerintahan bersih dan bertanggung jawab yang bebas dari korupsi.

Di satu pihak, apa sudah banyak orang pemerintah menjadi antikorupsi? Di pihak lain, KPK dan kawanannya tampak mulai anti kalau dikritik. Padahal, dalam posisinya sebagai institusi, KPK menyimpan potensi untuk mengulang sejarah: didewa-dewakan seperti lembaga kepresidenan, dulu.

Didewakan bagaimana? Coba baca lagi mulai dari alinea pertama.

Potensi itu dapat dilihat dari rancangan undang-undang revisi KPK yang mengundang pro-kontra. Tekanan publik menolak revisi KPK begitu sentimen kepada anggota DPR. DPR tampaknya takut juga kepada suara publik yang mendudukkan mereka di Senayan. Kalau publik menggulingkan DPR, urusannya tambah serius dan kacau,  jangan-jangan bubar juga Indonesia. Jadi serba salah.

Mencuri Perhatian
Lucunya, sebuah partai yang pernah berkuasa tapi sekarang tidak lagi–memainkan isu ini secara demonstratif dengan berpihak kepada publik. Padahal ketua partainya malah sedang dipenjarakan KPK. Partai itu sungguh mempertontonkan kelucuannya: membela publik yang pernah mereka khianati. Konyol sekali.

Mereka muncul di tengah-tengah suara pro-kontra, ingin mencuri perhatian, mencari simpati. Padahal, menurut catatan sejarah, saat partai itu dulu berkuasa, ketua KPK dijebloskan ke penjara dalam kasus sumir yang penuh misteri.

Menurut sejarah, dia ketua paling berani selama KPK berdiri. Publik tahu, dua rekor penting menghiasi perjalanan hidupnya yang bersih.

Pertama, ketika belum jadi Ketua KPK, seorang hakim agung ditembak mati, dialah yang menangkap pelaku penembakan: anak bekas presiden. Kedua, setelah jadi Ketua KPK, besan presiden yang berkuasa saat itu diseretnya ke tahanan.

12243376_987330937972774_8350476589835395333_n
Foto : Arpan Rachman bersama Aisyah Lamboge

Bayangkan, dua urusan itu menyangkut orang nomor satu di republik ini. Barangkali–maaf, ini hanya asumsi–nomor dua saja sudah menakutkan, apalagi yang nomor satu. Baik bekas maupun baru, sama saja, kedua urusan itu mengandung risiko amat membahayakan hidup seseorang.

Lalu, dia pun diincar pihak tertentu yang sangat berambisi ingin balas dendam. Kita tahu, siapa pihak yang memusuhinya begitu sengit. Akhirnya, cuma terjadi di Indonesia–bukan di film Amerika–pemberantas kejahatan berhasil diringkus oleh para penjahat.

Malangnya, tak seorang pun KPKwan dan KPKwati pembela kebenaran sejati yang maju menyelamatkan ketuanya sendiri. Tak seorang pun KPKwan dan KPKwati bisa membela ketuanya sendiri yang dituduh menembak mati suami seorang caddy golf.

Setelah tuduhan keji yang biadab itu tak berhasil ditepis, KPK terasa mulai kehilangan supremasi. Mereka kemudian berseteru lawan polisi. Beberapa aksi KPK dapat dimentahkan hanya melalui sidang praperadilan, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketua berikutnya bertingkah seperti anak nakal yang bermain api politik dan asmara. Lengkap sudah.

Lalu, keteledoran terakhir, penyidik KPK dikawal pasukan bersenjata menyatroni gedung DPR. Petugas partai di gedung itu marah besar. Beberapa tokoh besar pun menjadi gusar dan merayakan kemarahan mereka. Publik hanya terdiam ketika KPK dibegitukan.

Makhluk Suci
Tapi KPK seperti makhluk suci yang masih banyak pengikutnya. Publik menyerang balik DPR ketika kewenangan KPK hendak direvisi. Kita menolak dengan gencar.

Akhirnya Presiden Jokowi menunda revisi KPK. Bukan menolaknya. Tapi juga belum menerimanya karena berada di bawah tekanan.

Sampai kini, berapa tahun paling lama seorang koruptor diputuskan bersalah? Publik tidak pernah menekan pengadilan supaya koruptor dihukum seberat-beratnya.

Berapa banyak uang negara sudah diselamatkan KPK yang dikembalikan masuk ke dalam kas negara? Berapa besar pengeluaran negara untuk semua aksi KPK? Pemasukan < pengeluaran? Pengeluaran > pemasukan?

Apakah KPK meneruskan amanat Reformasi untuk menyelidiki sisa-sisa korupsi oleh oknum Orde Baru yang memakan habis amat banyak uang rakyat? Sanggupkah KPK melakukan investigasi atas bisnis TNI, misalnya? Bisakah KPK mengungkap rasuah dalam konsesi lahan yang menghanguskan hutan Sumatra dan Kalimantan? Siapa saja koruptor kelas berat yang dijerat KPK bukan pelaku yang  diterungku karena buntut dari persaingan politik?

Maukah KPK memotori pengawasan terhadap isu suap dalam rekrutmen pegawai negeri, polisi, dan tentara? Supaya publik bisa ikut menilai seluruh proses seleksi yang transparan. Hingga kelak–entah kapan itu nanti–kita merasa nyaman dan damai hidup di negeri ini. Karena yang mengawal keamanan dan melayani segala urusan keindonesiaan kita memang benar-benar pegawai dan prajurit pilihan yang disiplin dan sungguh-sungguh bekerja demi Ibu Pertiwi. Bukannya golongan mirip orang-orang gila layaknya para psikopat bersenjata dan berseragam yang dilegalkan negara dan suka menakut-nakuti, memeras, menipu, menghasut, menjilat, menghamba atasan dan komandan, sembari menolol-nololkan, bahkan bisa membunuh dan menyalahkan rakyatnya sendiri.

Mari kita bertanya. Klaim “maha besar KPK dengan segala kasusnya” harus terus diragukan bila baris-baris pertanyaan di atas belum terjawab. Jadi, ayo, jawab.

Jangan terkejut kalau diam saja seperti sekarang, maka jawabannya suatu hari nanti anak-cucu Anda semua akan mempelajari KPK sambil menangisi kebodohan nenek moyangnya. Seperti filsuf yang sedih menyaksikan filosofinya hanya jadi macan kertas di situasi genting dalam sejarah korupnya sebuah bangsa.

KPK direvisi atau tidak sudah urusan publik bukan lagi DPR. Soalnya DPR tidak bebas nilai. KPK bukan Tuhan.*

Komentar Pembaca