Menaker Panggil Ford, Terkait Rencana PHK

0
28

Inspiratifnews.com-Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri mengatakan pihaknya telah memanggil perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal baru-baru ini.

Hanif mengatakan pemanggilan tersebut ditindaklanjuti dengan verifikasi data jumlah tenaga kerja yang terpaksa harus dipangkas perusahaan dengan alasan efisiensi. “Ini sedang diverifikasi, kita periksa semuanya, dicek perusahaan-perusahaannya terkait juga sudah dipanggil, yang di daerah-daerah juga sedang dikonfirmasi, dan diverifikasi semuanya,” ujar Hanif ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/2).

Hanif membenarkan pihaknya juga telah memanggil perusahaan minyak gas (migas) PT Chevron Indonesia dan perusahaan otomotif Ford yang baru-baru ini menutup sejumlah tempat penjualannya (dealer) di Indonesia.

Pihaknya memanggil Ford untuk meminta penjelasan manajemen Ford terkait rencana gulung tikar perusahaan di Indonesia. “Semuanya lagi diverifikasi termasuk Chevron dan Ford.Ford itu katanya akan ada sekitar 44 dealer yang tutup, itu kan tanggungjawab pekerjaannya di dealer masing- masing jadi nanti kita pastikan rencana PHK mereka itu seperti apa,” jelasnya dilansir CNN Untuk Chevron.

Hanif mengakui kondisi pelemahan harga minyak dunia menjadi tantangan berat yang harus dihadapi perusahaan asal Amerika Serikat itu. Namun ia berharap, langkah lebih halus selain PHK bisa diambil perusahaan tersebut. “Pada prinsipnya Kita berharap jangan sampai ada PHK, cari solusi terbaik. Tetapi kejelasannya, kita tunggu hasil verifikasi yang dilakukan,” ujar Hanif.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan sejumlah insentif dalam rangka menjaga performa industri minyak dan gas bumi nasional menyusul kejatuhan harga minyak. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) IGN Wiratmaja mengatakan, saat ini pemerintah tengah mematangkan pemberian insentif berupa pembebasan pembayaran pajak penghasilan atau yang dikenal tax holiday.

“Dari sisi produksi, ini terkait dengan Kementerian Keuangan. Yang paling menolong adalah tax holiday dan kami sudah bicara dengan CEO KKKS (kontaktor kontrak kerjasama) supaya PHK (pemutusan hubungan kerja) tidak terjadi besar besaran,” ujar Wiratmaja dalam paparannya di hadapan Komisi VII DPR, Senin (2/1). (ish)

Komentar Pembaca