NOMENKLATUR

0
58

NOMENKLATUR

(Pelajaran Gratis untuk RR dan komplotannya)

 Oleh HUSEIN ABDULLAH/JURU BICARA WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

“Sudah bodoh ngotot pula. Sudah gaduh bodoh pula.”

 

 

LANGIT runtuh. Kiamat seakan sudah dekat. Begitu mungkin yang dirasakan  Rizal Ramli ketika Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla, mengungkapkan kebohongan publik dan kekonyolan Rizal  yang merubah sepihak nomenklatur Kementeriannya menjadi Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya.

 

Ini asli konyol, karena merubah  nomenklatur dalam pemerintahan yang memiliki tata aturan yang ketat dan tidak mudah. Indonesia negara hukum, bukan negara asal kepret. Merubah nama organisasi non-pemerintahan saja  tidak boleh sembrono, apalagi institusi pemerintahan setingkat Menko. Contohnya Merubah nomenklatur Subdit yang dijabat oleh eselon IV saja, harus mendapatkan persetujuan Menpan, apalagi yang setingkat Menko.

 

Memang secara  wacana, perubahan nama ini sudah disampaikan ke publik oleh Rizal Ramli sehari setelah dilantik Presiden di Istana Negara. Tepatnya, dalam sambutan acara serah terima jabatan dari Menko sebelumnya, Dwisuryo Indroyono Soesilo, di gedung BPPT, Jalan Thamrin, Jakarta (13/8/15). Sesungguhnya disinilah arogansi Rizal Ramli, mengumumkan sendiri, sesuatu yang belum mendapatkan persetujuan dari Presiden sebagai kepala pemerintahan.

 

Padahal Perubahan nama harus punya dasar hukum bukan sekedar disampaikan ke publik, lalu itulah yang jadi, di mana otoritas seorang Presiden?

 

Perubahan itu hanya sah secara hukum, apabila Presiden Joko Widodo, menerbitkan Perpres yang baru. Sebab nomenklatur pada Perpres RI No 7 tahun 2015  – tentang organisasi kementerian negara, sebagaimana diuraikan pada; Bab I Pasal 1 – Kementerian terdiri atas: 1. Kementerian Koor Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. 2. Kemenko Bidang Perekonomian. 3. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 4. Kemenko Bidang Kemaritiman. Ditandatangani Presiden Jokowi tanggal 21 Januari 2015. Dimuat dalam lembaran negara RI – nomor 8 thn 2015).

 

Pembelajaran gratis buat Rizal Ramli dan kawan-kawan,  kalau mau merubah nomenklaturnya – haruslah merubah Perpres, kemudian diundangkan dalam lembaran negara.

 

Itulah penjelasan tentang nomenklatur agar jadi pembelajaran gratis bagi Rizal Ramli. Boleh gaduh asal cerdas, boleh ngepret asal paten.

 

Gagal faham Rizal Ramli dan komplotannya tentang nomenklatur, karena telah mencampur adukkan pengertiannya dengan tupoksi. Perlu penjelasan gampang agar mudah difahami oleh Rizal Ramli dan kawan-kawan seperti ini; Ibaratnya stasiun tv, nomenklaturnya Kompas TV, tapi isinya beragam rubrik. Tetapi untuk merubah namanya harus mendapatkan persetujuan Menkominfo.

 

Gagal faham bukti tak cerdas, Pak JK bicara tentang nomenklatur Rizal Ramli dan kawan-kawan bicara tentang tupoksi. Jadi tidak ketemu.

Di sinilah kelihatan siapa yang kelihatannya masih muda tapi mudah gagal faham, siap yang sarat pengalaman seperti Pak JK. Pak JK bukan tidak membaca atau tidak mengerti, justeru karena sangat menguasai sehingga faham, jika nama kementerian dirubah seenaknya itu melanggar Perpres. Sebaliknya Rizal Ramli apakah karena ketidak tahuan atau arogansinya, secara sepihak merubah nama kementeriannya tidak menyadari bahwa tindakannya menabrak aturan.

 

Soal nomenklatur adalah hal dasar dalam pemerintahan. Sehingga penting buat Rizal Ramli dan kawan kawannya lebih banyak belajar lagi, mengasah kemampuan dasar, agar aksi-aksinya tidak asal gaduh. (*)

Komentar Pembaca