[Opini] Ketika AHOK Jadi Viral Aksi 411

0
164

Arqam Azikin
analis politik & hankam/pendiri sekolah kebangsaan/dosen Fisip Unismuh Makassar

Dinamika kebangsaan segenap komponen bangsa lagi mendapat ujian besar, dengan adanya kasus “statement Ahok atau Basuki Tjahaya Purnama (BTP) sebagai Gubernur DKI di Pulau Seribu yang menyinggung Surah Al Maidah ayat 51”.

Dalam waktu yang singkat sebaran video statement Ahok tersebut menjadi perbincangan di kalangan tokoh Islam, pimpinan Ormas, elit pemerintahan, pimpinan parpol, para pimpinan kampus, Lembaga Kepemudaan, Pimpinan BEM, hingga ke lapisan masyarakat umum paling bawah.

Kecepatan informasi melalui media sosial (Medsos) menemukan titik balik meluasnya protes dari para ulama dan tokoh masyarakat hampir seluruh Indonesia. Efek medsos yang sangat cepat memberikan andil munculnya forum-forum diskusi, seminar, dan aksi di berbagai daerah.

Keputusan pertemuan MUI bahwa statement Ahok masuk Kategori Penistaan Agama, telak jadi perdebatan dari hari ke hari membuat sebuah kesimpulan tokoh ormas dan ulama untuk melaksanakan Aksi Damai (411) Jum’at, 4 November 2016 dengan pusat aksi di Masjid Istiqlal Jakarta dan juga seluruh kabupaten/kota di tanah air.

Kurun waktu 30 tahun terakhir, inilah peristiwa Figur (seorang Gubernur) yang direspon secara protes di tingkat Lokal, Nasional hingga beberapa Negara di luar Indonesia.

Puncak Aksi Ormas Islam dan kelompok masyarakat hari ini, 4 November, memberikan beberapa hal introspeksi dan pembelajaran, bahwa seorang Gubernur, pemimpin daerah dan pejabat publik tidak semestinya melontarkan statement di tengah masyarakat yang bersinggungan dengan Kitab suci, agama, suku dan etnik.

Dilain sisi, perlu regulasi yang responsif bila ada kasuistik seperti ini sebaiknya “Mendagri dapat menegur keras kepala daerah yang memanfaatkan isu agama dan suku dalam sambutan/statement disebuah acara. Bahkan ke depan, Mendagri sudah perlu non aktifkan sementara kepala daerah sambil proses hukumnya berjalan. Jika protes sudah meluas di seluruh daerah”.

Dugaan penistaan agama yang dilaporkan mayoritas tokoh ormas Islam, juga dapat memberi pelajaran bagi Ahok bahwa seorang Gubernur/pemimpin daerah sudah tidak patut secara etika Politik dan Pemerintahan melontarkan komentar mengenai agama dan suku di tengah warga yang semakin dinamis dan kritis.

Yang menarik dari peristiwa ini, karena aksi mayoritas ormas Islam dan juga kelompok masyarakat lainnya tidak pernah melakukan permusuhan ke agama lain dan etnik, namun tetap fokus ke personal Ahok yang telah diangggap penista agama. Mencermati kasus Ahok ini, memberikan nuansa proses kebangsaan yang sudah menyebar ke mayoritas warga bangsa, bahwa kasus personal tidak perlu dimasukkan kontra antar agama maupun antar etnik.

Sebab ucapan atau perkataan menyinggung ayat suci Al Qur’an yang dilakukan Ahok saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. pilihannya, kasus Ahok tuntas dan negara kembali tenang dan tidak Gaduh berkepanjangan yang bisa membahayakan solidaritas kebangsaan selama ini telah berjalan baik. (*)

Komentar Pembaca