[Opini] Persidangan Ahok Ibarat Sinetron

0
64

Beberapa saat yang lalu jaksa penuntut umum mengatakan ketidak siapannya membacakan tuntutan kepada terdakwah penista agama AHOK, berita ini menghentak dan mengusik rasa keadilan yang di idam-idamkan seluruh insan pencinta dan pengamat hukum, karena kondisi sedemikian rupa yang dipertontonkan oleh JPU, maka nampak kesal dan penuh rasa kecewa akhirnya majelis hakim mentolerir ketidaksiapan JPU dengan menawarkan pembacaan tuntutan pada tanggal 17 Maret (jadwal persidangan rutin) mendatang namun lagi-lagi Jaksa menyatakan belum siap padahal masih ada waktu sepekan untuk menyelesaikan pengetikan tuntutan.

Namun begitu, penasehat hukum ahok mengajukan pembacaan tanggal 20 April dengan alasan menyelesaikan PILKADA, maka kita saksikan JPU lansung menyepakati pada tanggal tersebut.

Penundaan pembacaan tuntutan JPU hari ini (11/4) sarat dengan kejanggalan dan aroma politisasi dan intervensi pihak tertentu diluar, jalur penegakan hukum yang sesungguhnya dan hal yang menarik perhatian adalah endingnya. pada akhirnya JPU dan penasehat hukum seiyya sekata, dimana sejatinya hal seperti ini amat sangat jarang kita saksikan didalam ruang persidangan.

Informasi penundaan ini sangat jauh dari eskspektasi, prinsip penegakan hukum yakni equality be for the law melihat kasus ini adalah kasus besar yg menyita perhatian publik baik nasional ataupun internasional khususnya komponen ummat islam.

Alasan JPU menunda pembacaan tuntutan bagi kami adalah suatu hal yang irrasional mengingat JPU mempunyai team work, yang sangat solid dan isi tuntutan itu sejatinya sudah tersusun sejak awal persidangan tinggal dibuat secara formal.
Beberapa hari sebelumnya masyarakat sudah dijamu dengan kontroversi khususnya, yang beredar di medsos yakni adanya surat permintaan kapolda metro jaya. untuk ditundanya persidangan dengan alasan keamanan dan analisa intelijen, hal ini juga mengundang sejuta pertanyaan apakah ini adalah bentuk intervensi pemerintah atas penegakan hukum.

Karena kita semua tau tgl 19 april adalah pelaksanaan PILKADA putaran kedua sementara status ahok sebagai terdakwah, penista agama sangat berpengaruh dengan tingkat keterpilihannya kembali menjadi gubernur DKI.

Berdasarkan yurisprudensi yang telah ada, dengan kasus yang sama. sudah pernah terjadi sebelumnya yakni seluruh yang terlibat kasus penistaan agama, dan didakwah melanggar pasal 156 sampai detik ini tidak ada satu pun yang bebas dari jerat hukum dan semuanya lansung ditangkap dan dijebloskan kepenjara.

Namun apa yang kita saksikan saat ini seorang calon petahana yang menista agama, masih saja bebas melenggang dan bahkan jadwal pembacaan tuntutan dari JPU pun masih terkesan manipulatif dan sangat tendensius serta menggambarkan disparitas penegakan hukum di negeri yang menyimbolkan hukum sebagai panglima. (*)

Penulis :
Muh.iqbal majid S,Ag,SH,MH
masyarakat hukum pidana dan kriminal infonesia (MAHUPIKI SULSEL)

Kritik dan Saran ke email : ikbal.pru@gmail.com

loading...
BAGIKAN

Komentar Pembaca