[Opini] POROS JAKARTA-PEKING II

0
338

Kejatuhan Soekarno dan pembubaran PKI turut mempengaruhi hubungan diplomatik antara China dengan Indonesia yang diduga terlibat dalam penyediaan senjata bagi PKI dalam mempersiapkan angkatan kelima (petani buruh bersenjata) yang memang ditentang sejak awal oleh militer Indonesia. Sejak 1 Oktobet 1967 hubungan diplomatik dengan China dibekukan dan baru dipulihkan pada 8 Agustus 1990 oleh Soeharto, artinya 23 tahun hubungan China-Indonesia secara politik terhenti tetapi hubungan perdagangan (ekonomi) tidak pernah beku sejak era Ceng Ho (abad XIV) hingga saat ini era Zhong Wanxue alias Ahok.

Bahkan di era Soeharto kelompok etnis China diberi fasilitas kredit lebih mudah dibandingkan dengan kelompok pengusaha pribumi. Bahkan Soeharto pernah di pecat tahun1959 dari kedinasan TNI oleh Jenderal Nasution sebagai Pangdam Diponegoro karena menjalankan bisnis haram berupa penyelundupan gula dan kapuk bersama Liem Sie Liong dan The Kian Seng (Bob Hasan), Soeharto pun melakukan barter liar dan membantu Liem Sie Liong membangun raksasa bisnisnya dengan upaya memonopoli cengkeh membuat pabrik kretek rokok di jawa tengah dan dikemudian hari The Kian Seng diangkat sebagai menteri perindustrian dan perdagangan di akhir kekuasaannya. Singkat kata, Soeharto boleh benci secara politik terhadap Negara China yang berhaluan komunis tetapi sayang terhadap etnis China yang berhaluan kapitalis.

Dari beberapa catatan, Soeharto dipergunakan oleh C.M. Chow yang merupakan agen ganda (double agent) Jepang dan China. Jepang menggunakan Chow dimasa pendudukan Jepang terhadap China sebagai mata-mata terhadap kaum pemberontak kemudian digunakan Mao setelah kemenangan Partai Komunis China (PKC) untuk membentuk jaringan China perantauan (Chinese Oversease) untuk memperluas pengaruh komunis di Asia. Di Indonesia, Chow membina etnis China di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera dan Sulawesi. diantara binaannya seperti Hary Tanzil alias Tan Tek Hoak (ayah Eddy Tanzil alias Tan Tju Fuan kelahiran Makassar), Hendra Rahardja (Tan Tjoe Hing), Lim Sio Liong dan lain-lain. Kasus BLBI 1998 yang diduga merugikan Negara sebesar Rp. 2000 Trilyun (Tempo, 24/4/2016) melibatkan banyak konglomet etnis China, sebagian melarikan diri ke tanah leluhurnya dan lainnya meminta suaka ke Negara lain.

Hingga di era reformasi kekuasaan ekonomi etnis China sangat menguasai Indonesia. Yusril secara berseloroh mengatakan. “…0,2% menguasai tanah Indonesia sebesar 70% melalui konglomerasi pertambangan, HPH, kebun sawit dan real estate” serta “50% kekayaan milik Indonesia dikuasai oleh 1% dan 70% kekayaan dimiliki oleh 10% sedangkan 30% dibagi kepada 90% orang Indonesia”, demikian ditambahkan bang karni dalam suatu kesempatan dialog di tv swasta nasional (dipublikasikan,19/1/2016). Betapa kesenjangan ekonomi sangat lebar diantara warga Negara sehingga menjadi masalah serius bagi pemerintahan Jokowi-JK.

Kesenjangan diantara warga Negara diatas memberi reaksi keras atas membanjirnya tenaga kerja asing (TKA) khususnya dari Negara China saat ini. Kebijakan ekonomi Presiden Jokowi memang nampaknya berkiblat ke Negara China menggeser dominasi Jepang yang selama bertahun-tahun membantu Indonesia. Berawal dari megaproyek jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung sejak era pemerintahan SBY, tahun 2011 Jepang sudah menggadang-gadang agar proyek itu dikerjakan dengan mengajukan proposal sejak awal.

Di era Jokowi, proyek itu “dipertarungkan” antara investor Jepang dan China, Jepang menawarkan pembiayaan sebesar Rp. 87 Trilyun sedangkan China mengusulkan lebih rendah hanya sebesar Rp. 78 Trilyun dengan pembiayaan sistem konsorsium antara China-Indonesia dengan skema China 60% dan Indonesia 40%, disamping itu, China memberi pinjaman sebesar 75% dari nilai proyek dalam bentuk mata uang yuan dan dollar dengan masing-masing bunya sebesar 3,64% dan 2%. Sedangkan Jepang sendiri pembiayaannya dari dana pemerintah sebesar 16%, BUMN 74% dan swasta 10%. Jokowi berprinsip bahwa pengerjaan proyek tersebut tidak boleh memakai dana pemerintah hingga kemudian diputuskan bahwa China akan mengerjakan megaproyek Jakarta-Bandung membuat Jepang marah dan akan mengevaluasi investasi lainnya termasuk menahan suntikan dana sebesar Rp. 13 Trilyun untuk mendukung bisnis e-commerce di Indonesia.

Dalam rangka menurunkan tensi tinggi hubungan ketiga Negara, Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan ke Jepang dan China pada 22-28 Maret 2015 lalu tujuannya agar melunakan Jepang dan menawarkan proyek lainnya, termasuk rencana pengerjaan kereta cepat Jakarta-Surabaya yang ditawarkan ke Jepang, disamping mengundang investor kedua Negara agar menanamkan modal di Indonesia dengan pelbagai proyek pembangunan infrastruktur yang di programkan pemerintah.

Penulis : OLLENK, Pasar Minggu, 31 Desember 2016

Komentar Pembaca