Perda CSR, Pemenuhan Hak Sosial Warga Makassar

0
143

Inspiratifnews.com – Makassar, Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan setiap daerah untuk mengembangkan sumber-sumber ekonomi yang ada di daerah tersebut untuk membiayai pembangunan dan pemberian layanan kepada masyarakat.

Pada Pasal 295 UU No.23 Tahun 2014 tersebut menjelaskan bahwa lain – lain pendapatan daerah yang sah, salah satunya adalah bantuan baik berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari masyarakat dan badan usaha dalam negeri, bantuan tersebut dalam bahasa yang lain dikenal sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TLSP).

banyaknya Peraturan Daerah (Perda) Walikota Makassar tidak mengatur masalah dana program pemerintah kota makassar ke dalam APBD, padahal masyarakat perlu memahami konstribusi Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap pembangunan kota khususnya dibidang lingkungan dan pendidikan.

Sebab Peraturan Daerah (Perda) sudah jelas mengatur kisaran keuntungan perusahaan yang mencapai 2% sampai batas maksimal 5%, sehingga Perwali dipandang perlu hadir untuk membahas aturan teknis penyaluran dana CSR, sosialisasi Perda diperlukan agar pengusaha – pengusaha di kota Makassar sedapat mungkin menyalurkan CSR secara tepat guna.

Pelaksana Tugas (PLT) Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) kota makassar, A.H.Iriani menekankan pentingnya mentaati Perda CSR sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sosial, sehingga Bapeda terus memastikan dan berupaya agar setiap perusahaan memenuhi kewajibannya terhadap warga makassar, ungkapnya.

Pada sosialisasi Perda CSR Kota Makassar ini, dihadiri 200 orang peserta yang terdiri dari BUMN/BUMD, perusahaan swasta, SKPD lingkup kota makassar, dan LSM. Dari pantauan inspiratifnews.com, Ketua Forum CSR Kota Makassar, Dr.Muh Akbar juga hadir selaku nara sumber sosialisasi Perda CSR Kota Makassar, Kamis 8 desember 2016. (*)

Komentar Pembaca