PM Sulsel Bahas PERPPU Ormas, Ini Pendapat Para Pakar

0
33

Inspiratifnews.com-Makassar Dialog Publik yang dilaksanakan oleh Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PM) Sulsel dengan tema “PERPPU Ormas Memasung Demokrasi dan Menginkari Semangat Demokrasi” ini berlangsung lancar dan penuh khidmat, Jum’at (4/8/2017).

Kegiatan yang ditempatkan di Hotel Grand Immawan Jl Pengayoman Makassar ini menghadirkan pakar dan ahli sebagai pembicara dari berbagai latar belakang seperti Prof Irwasnyah., MH., Prof Marwan Mas., MH dan Prof. Dr. Hasyim Adid., MA.

Salah satu narasumber yang hadir dalam kegiatan ini yakni Guru besar Fakultas Hukum Unhas Prof. Dr. Irwasnyah., MH mengungkapakn bahwa PERPPU Ormas yang dikeluarkan oleh pemerintah ini dianggap terlalu besar untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak terlau rumit ini. Ia juga menilai bawha keluarnya PERPPU bentuk ketidak mampuan pemerintah dalam mengelola perbedaan pendapat ditengah-tengah masyarakat.

“PERPPU ini terlalu besar untuk menyelasaikan masalah yang ada, ibaratnya ingin memebunuh lalat tapi menggunakan AK 14 dan ini merupakan bentuk ketidak mampuan pemerintah dalam mengelola masalah sehingga cenderung membesar-besarkan masalah yang ada” ujar Irwansyah

Sementara itu Pakar Hukum Unibos 45 Makassar Prof. Dr. Marwan Mas menuturkan bahwa PERPPU tentang ormas ini memiliki makan yang terlalu luas. Jika Jadi ditetapkan maka yang berhak menafsirkan aturan ini hanyalah pemerintah dan bukan pengadilan, maka hal ini akan berbahaya terhadap eksistensi demokrasi di bangsa ini.

Ia juga berpendapat bahwa dengan adanya PERPPU ini maka pemerintah cenderung menyuruh rakyatnya melalui proses hukum tapi mereka tidak mau melalui proses hukum, sebab pemerintah menggunakan jalan pintas dengan mengeluarkan PERPPU tanpa melalui pengadilan untuk memutuskan status suatu ormas.

“PERPPU ini luas sekali pengertiannya dan hanya bisa di tafsirkan oleh pemerintah saja bukan pengadilan dan ini bahaya buat ormas yang berbeda dengan pemerintah, dan lewat PERPPU ini juga terlihat bahwa pemerintah cenderung menyuruh rakyatnya melalui proses hukum tapi dia justru dia tidak mau melalui proses hukum” paparnya.

Dewan Pertimbangan MUI Sulsel Prof. Dr. Hasyim Aidid., MA yang hadir memberikan pandangannya, memaparkan bahwa salah satu penjelasan dalam PERPPU ini menyatakan Ormas tidak boleh mengkritik penyelanggara negara, hal ini sangat bertentangan dengan asas demokrasi.

“Salah satu isi penjelasan dari PERPPU ormas ini adalah larangan mengkritik penyelenggara negara, ini hal yang gila. Saya berharap ini bisa dibatalkan di MK” pungkasnya

Turut hadir sebagai narasumber dalam dialog ini pengamat politik Unismuh Dr. Arqam Azikin, M. Si., Pakar Hukum Islam Dr. Kan’an Efendy, MH., Dosen Fakultas Hukum Unhas Fajlurrahman Jurdi, SH., MH serta praktisi Hukum Islam Faisal Silenang., SH., MH.

Dari hasil dialog ini PM Sulsel berkomitmen untuk meneruskan apa yang menjadi pembahasan dalam dialog ini kepada DPR RI melalui Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah di Jakarta. (uc2)

loading...
BAGIKAN

Komentar Pembaca