PSI : Digitalisasi Politik Indonesia

0
143

Inspiratifnews.com-Jakarta, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menginginkan seluruh warga negera Indonesia bisa mengakses internet. PSI menilai internet sangat penting dalam memajukan politik dan demokrasi di Indonesia.

“Teknologi informasi dan internet itu penting untuk membagi informasi dan melakukan interaksi. Karena itu, kami menginginkan semua warga Negara Indonesia bisa mengakses teknologi informasi,” ujar Ketua DPP PSI Bidang Pemuda dan Teknologi, Sumardy Ma, saat mengikuti diskusi bertajuk “Digitalisasi Politik Indonesia” di Dua Nyonya Resto, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, seperti yang dilansir oleh psi.id.

Diskusi ini dihadiri juga oleh Direktur Intrans, Andi Saiful Haq, Praktisi Digital dan Pop Culture, Andar Nubowo, dan Pegiat Media Sosial, Ulin Yusron.

Persoalan utama di Indonesia, menurut Sumardy, adalah infrastruktur untuk internet belum tersedia sepenuhnya sehingga masih banyak daerah susah mengakses internet. Padahal, kata dia, daya beli masyarakat sudah ada untuk membeli perangkat teknologi informasi.

“Banyak masyarakat di daerah-daerah terpencil sudah punya handphone, namun belum ada sinyal sehingga mereka susah mengakses internet,” tandas dia.

PSI, kata Sumardy sangat membutuhkan internet ini dalam rangka membagi informasi dan pengetahuan kepada kader-kadernya di daerah. Selain itu, internet melalui media-media sosial dijadikan PSI untuk berkampanye dan merekrut kader-kader PSI.

“Target PSI kan anak-anak muda dan pemilih pemulih yang rata-rata pengguna internet. Maka kita jadikan media sosial seperti facebook sebagai media komunikasi, membagi informasi dan pengetahuan, berkampanye dan bahkan merekrut kader-kader PSI,” jelas dia.

Pegiat sosial media, Ulin Yusron, menilai, langkah PSI menjadi media sosial sebagai media kampanye dan rekruitmen sangat bagus. Pasalnya, situasi di media sosial sangat egual, murah, dan tidak bisa dikontrol oleh kekuatan apapun.

“Di sosial media, demokrasinya equal. Dan media sosial ini sudah menjadi pilar kelima demokrasi setelah eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers. Jika keempat pilar demokrasi yang lain bisa dikontrol oleh kekuatan politik dan ekonomi tertentu, media sosial ini susah dikontrol,” ungkap Ulin. (ish)

Komentar Pembaca