PT Telkom (TBK) Digugat Senilai 16 Triliun

0
37

Inspiratifnews.com – Jakarta, PT. Telkom (Tbk), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang telekomunikasi, digugat senilai Rp 16 triliun karena dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum saat memutus kerjasama Pemanfaatan Jaringan Tetap dan Sarana Penunjang (Transponder) dengan PT Citra Sari Makmur (CSM). Gugatan tersebut telah didaftarkan trio kuasa hukum PT CSM —Andar Sidabalok, Arnol Sinaga, dan Masrin Tarihoran— ke PN Jakarta Selatan, dan teregistrasi dengan nomor 500/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel. tertanggal 8 Agustus 2017.

“Pemutusan kerjasama ini menjadi sangat ironis, karena telah berjalan sekitar 27 tahun, dan Telkom sendiri merupakan pemegang saham sebanyak 223.517 lembar (25%) di PT CSM. Bahkan, selama berlangsungnya hubungan kerjasama tersebut, PT CSM telah memberikan keuntungan rata-rata antara Rp 2-3 miliar per bulan kepada Telkom.

Secara total, kontribusi PT CSM terhadap Telkom itu diperkirakan telah mencapai sekitar Rp 1,4 triliun,” kata Andar Sidabalok kepada IGS Berita, dalam pernyataan pers yang disampaikannya di RM Warung Daun, Jalan Cikini Raya Nomor 26, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/8) malam.

Alasan Telkom melakukan pemutusan kerjasama itu, lanjut Andar, gara-gara PT CSM dianggap terjerat masalah utang —antara lain utang pajak perusahaan yang mencapai sekitar Rp 171 miliar.

“Sebagai pemilik saham di PT CSM, Telkom seharusnya ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap beban utang-utang perusahaan itu, termasuk utang pajak tadi. Tapi, alih-alih ikut bertanggung jawab, Telkom malah memutus hubungan kerjasama yang berpotensi mematikan usaha PT CSM. Apa yang dilakukan Telkom itu berbanding terbalik dengan para pemegang saham lainnya, yang justru berusaha menyelamatkan PT CSM dengan menggelontorkan bantuan sebesar US$ 23,4 juta. Bahkan, para pemegang saham lainnya itu turut menggugat tindakan Telkom tersebut,” kata Andar.

PT CSM terbentuk berdasarkan kepemilikan saham dari tiga perusahaan. Pemegang saham terbanyak pada perseroan tersebut adalah PT Tigamatra Media (38,29%), disusul PT Media Trio (L) Inc (36.71%), dan PT Telkom (25%).

“Bertolak dari fakta-fakta tersebut, kami menilai ada sesuatu yang aneh dan mencurigakan pada tindakan Telkom terhadap ‘perusahaannya sendiri’ itu. Patut diduga, ada motif lain yang sengaja dilakukan Telkom untuk ‘membunuh’ PT CSM, sebagai sebuah perusahaan yang memang bergerak di sektor yang sama dengan beberapa ‘perusahaan Telkom’ lainnya,” kata Andar.

Menurutnya, akibat pemutusan layanan transponder itu, PT CSM —berdasarkan perhitungan sementara— mengalami kerugian material dengan hilangnya nilai perseroan sebesar US$ 1,2 miliar atau setara Rp 16 triliun.

“PT CSM pun kehilangan potensi keuntungan selama 5 tahun ke depan yang bisa mencapai sekitar US$ 4 miliar atau setara Rp 52 triliun,” kata Andar.

Dalam Masa “Penjadwalan Ulang”

Trio kuasa hukum PT CSM mengakui, pihaknya memang memiliki utang kepada Telkom senilai Rp 67 miliar. Namun, hal itu masih berada pada masa “penjadwalan ulang” (rescheduling) selama enam tahun, berdasarkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, November 2013.

“Selama ini, PT CSM selalu memperlihatkan iktikad baiknya dengan menjalankan semua skema PKPU itu. Faktanya, pada periode September 2014 hingga Juli 2016, PT CSM telah mencicil utangnya kepada Telkom itu sebesar Rp 17,95 miliar,” kata Arnol Sinaga kepada IGS Berita.

Terkait utang pajak perusahaan senilai Rp 171 miliar, Presiden Direktur PT CSM, Subagio Wiroatmodjo, telah menyerahkan harta pribadinya senilai Rp 139 miliar sebagai jaminan kepada kantor pajak. Hal itu demi melepaskan diri dari jeratan “cekal” untuk bepergian ke luar negeri, yang sempat dijatuhkan Kementerian Keuangan kepada dirinya selama kurun waktu Oktober 2016 hingga April 2017.

“Telkom sendiri, selaku pemegang 25% saham PT CSM, seolah lepas tanggung jawab terhadap utang pajak perusahaan itu. Memang, ada hal yang kontradiktif antara UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dengan UU Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007. Di satu sisi, berdasarkan UU PT, anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perusahaan, sebagaimana diurai dalam Pasal 97 ayat (5).

Namun, Pasal 32 ayat (2) UU Perpajakan justru menyatakan sebaliknya. Itulah sebabnya, dalam gugatan kami di PN Jaksel ini, Menteri Keuangan kami sertakan sebagai turut tergugat. Kendati tidak dibenarkan menurut UU PT, namun Presiden Direktur PT CSM telah menyerahkan 8 aset pribadinya sebagai jaminan, demi memperlihatkan iktikad baiknya,” kata Arnol Sinaga lagi.

Selama ini, pelanggan terbesar pelayanan transponder di PT CSM adalah kalangan perbankan nasional.

Perusahaan ini melayani jasa satelit, kabel, layanan data, jaringan nirkabel broadbandmultimedia, dan layanan Very Small Aperture Terminal (VSAT).

Ia juga menyediakan penyimpananserver dan layanan IP menggunakan jaringan satelit serat optik untuk penyedia layanan internet. (rls).

loading...
BAGIKAN

Komentar Pembaca