Revisi UU KPK Upaya Sistematis Pelemahan Pemberantasan Korupsi

0
58

Inspiratifnews.com-Makassar Wacana revisi UU No Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh pemerintah dan DPR RI dinilai sebagai upaya sistematis untuk melemahkan kewenangan KPK dalam pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI 2016 dengan melakukan revisi UU KPK merupakan pelemahan terhadap KPK.

” Kita bersyukur Presiden dan DPR telah menunda pembahasan revisi UU KPK,” katanya saat ditemui usai menghadiri acara MoU dengan Pihak UMI, di Kampus II UMI, Makassar, Kamis (03/03/2016).

Syarif juga berharap bukan saja ditunda pembahasan UU tersebut, tetapi dia meminta pemerintah dengan DPR untuk tidak melakukan revisi UU KPK.

” kami berharap untuk dihapus dalam Prolegnas, dan kami juga telah menyurati DPR terkait hal ini,” ungkap dosen Fakultas Hukum Unhas ini.

Sejauh ini kata dia, KPK masih maksimal dalam dalam bekerja dengan UU yang ada sekarang, hanya saja KPK saat ini masih kurang SDM dibandingkan dengan kasus Korupsi yang terus meningkat setiap tahunnya.

“Kita hanya kurang Sumber Daya karena kasus Korupsi terus terjadi,” jelasnya. (uc2)

Komentar Pembaca