Syarkawi : Biaya Interkoneksi Memicu Persaingan Industri Telekomunikasi

0
72

Inspiratifnews.com – Makassar, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) gelar dialog dengan akademisi dan jurnalis dengan tema “Kartel dan Ketimpangan Ekonomi”. Dialog tersebut digelar di Kedai Kopi Papa Ong, jalan Rusa, Makassar, Kamis (8/9/16) malam.

Dialog tersebut fokus terhadap usaha telekomunikasi yang dianggap merugikan konsumen. Pasalnya, menurut Ketua KPPU Pusat, Syarkawi Rauf , bahwa tarif interkoneksi operator satu ke operator lain ternyata konsumen dikenakan tarif yang mencapai 8 kali lipat dari tarif normal operator tersebut.

Syarkawi mencontohkan dalam dialog tersebut, operator A dengan tarif normal Rp 250/menit dapat menjadi delapan kali lipat ketika melakukan interkoneksi terhadap operator B, dan hal tersebut dikenakan chasnya kepada konsumen yang menggunakan operator tersebut. KPPU menduga bahwa operator usaha telekomunikasi membodohi konsumennya.

“Isu yang menarik dari usaha telekomunikasi ialah terkait dengan interkoneksi atau biaya antara operator satu dengan yang lain lumayan timpang, ini berpotensi menjadi praktek persaingan usaha, apalagi jika ada operator tertentu yang menyerang biaya interkoneksi, menetapkan biaya murah akan tetapi cashnya dikenakan kepada konsumen, nah ini perlu menjadi perhatian pemerintah untuk membuat regulasi agar dapat menyamakan biaya interkoneksi,”ungkapnya.

Sementara itu, Komisioner KPPU Pusat, Nawir Messi menjelaskan bahwa semua perusahaan telekomunikasi yang ada di Indonesia semestinya diharapkan dapat membangun infrastruktur untuk komunikasi masyarakat, sejak tahun 1990, hanya telkom yang melakukan hal tersebut. Sehingga, Telkomsel mampu merambah pasar telekomunikasi di Indonesia dengan pesat, sehingga hal tersebut mempengaruhi persaingan usaha telekomunikasi di Indosesia.

“Secara tidak sadar kita tidak mengetahui jika pembangunan infrastruktur yang digunakan oleh pihak perusahaan telekomunikasi bersumber dari pajak yang di gelontorkan pemerintah sendiri, lalu kemudian menetapkan biaya-biaya tertentu yang dianggap murah akan tetap terjadi praktek pemerasan terhadap konsumen yang dilakukan secara terselubung oleh pihak operator,”ungkapnya.

Menurutnya, kedepadan KPPU akan memperkarakan terkait dengan adanya kegiatan terselubung yang dilakukan oleh operator-operator perusahaan telekomunikasi yang melakukan tindakan pemerasan terhadap konsumennya.

Dialog yang dihari pula akademisi dari Fakultas Ekonomi Unhas, Drs Taslim Arifin menjelaskan bahwa sesuatu yang dapat memiskinkan (pemerasan) masyarakat harus menjadi perhatian KPPU, tingginya persaingan usaha juga berdampak terhadap masyarakat sebagai konsumen. Menurutnya, seperti usaha penjualan motor, harga Cash dengan kredit sangat jauh berbeda hasil keuntungannya, malahan menurut dia harga kredit dapat mencapai 2 kali lipat dari harga cashnya.

Harapannya, KPPU harus melahirkan regulasi yang mengatur ekonomi agar memiliki kekuatan seimbang antara ekonomi modern dengan ekonomi Kecil, sebab Usaha Kecil Menengah (UMK) takkan mampu melawan bersaing dengan ekonomi global (Internasional) yang memiliki modal unlimited (tak habis). (*)

Komentar Pembaca