Tidak Setuju Perda LAD, Ishak Ngeljeratan : Itu Hanya Mitos

0
133

Inspiratifnews.com – Makassar, Kisruh Pengangkatan Bupati Bupati Gowa Adnan Purichita sebagai sombayya setelah dilantik sebagai Ketua Lembaga Adat dengan Raja Gowa Ke 37, Andi Maddusila Karaeng Katangka, menuai simpati dari forum dosen, 13 september 2016.

Dalam keterangannya pada inspiratifnews.com, Saifuddin Al Mughni mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi di Gowa dilatarbelakangi pengaruh Struktural dan Kultural, struktural ini berasal LAD yang terlahir dari Ranperda sementara Kultural berasal dari keturunan Raja Gowa.

Ia menambahkan, negara melegitimasi penjagaan dan pelestarian budaya melalui aturan Kementerian Hukum dan HAM dan Kementrian Dalam Negeri, olehnya itu konflik pendekatan Struktural dan pendekatan Kultural perlu ada solusi alternatif untuk menghentikan konflik yang berkelanjutan di kabupaten Gowa, jika memungkinkan pendekatan Struktural dan pendekatan Kultural berjalan beriringan dalam hal pelestarian budaya, tutur saifuddin selaku nara sumber diskusi Kontroversi Perda LAD.

Jika demikian, pendekatan Kultural dapat melakukan fungsi dengan baik selaku keturunan Raja Gowa, begitupun pendekatan Struktural dapat melakukan tugas negara sebaik – baiknya dan dapat mengayomi Kultural meski tak punya wewenang mencampuri pemerintahan begitupun sebaliknya kultural tidak punya wewenang terhadap roda pemerintahan, papar saifuddin.

Hal Senada, Ishak Ngeljeratan ungkapkan “Saya tidak sepakat dengan perda ini. Bupati punya ranah kekuasaannya sendiri. sombayya punya tanahnya sendiri, sebab itu bagian dari mitos”, papar budaya sulsel ini di Safe House Shisha Cafe Jalan Jenderal Sudirman, Selasa (13/9/16).

Ishak melanjutkan, Bila kedua Mitos ini digunakan dua-duanya pasti karena punya niat politik. Makanya, saya tidak sepakat dengan perda itu” sangat berbahaya bila bupati secara bersamaan mengemban amanah sebagai raja, bila tidak didukung kapabilitas yang hebat, maka hanya akan merugikan masyarakat, paparnya dihadapan panelis.

“Bahaya karena bisa memberikan kesempatan untuk menggunakan kekuasaan gandanya itu. Apalagi kalau digunakan sebagai alat politik”, tegasnya.

Diketahui dalam diskusi Kontroversi Perda LAD, dalam ranperda Lembaga Adat (ADAT) terdapat kekeliruan pada pasal 3 yang menyangkut tugas dan fungsi Sombayya (pemangku adat) tidak memuat aturan secara detail mengenai kewenangan sombayya, apakah sombayya ini sederajat dengan kultural yang mesti melakukan tradisi kerajaan?’

Menanggapi hal itu, Wakil Dekan III Universitas Indonesia Timur, Pattawari, mengatakan perlu adanya revisi Ranperda LAD untuk menghindari konflik berkepanjangan, dan bila perlu bawa saja ranperda LAD ini ke Mahkamah Agung untuk mengetahui status hukum yang jelas, tutup Pattawari yang juga salah satu perancang ranperda LAD.

Pada diskusi Kontroversi Perda LAD ini, dihadiri sejarawan, budayawan, politisi, dosen dari Unhas, UIT, UIN Alauddin, serta sejumlah jurnalis.(*)

Komentar Pembaca