oleh

Kupas Polemik Pajak Restoran 10%, ALAMP AKSI Binjai-Langkat Gelar Dialog Publik

INSPIRATIFNEWS.COM, Binjai | Polemik pajak restoran 10% menjadi isu yang berkembang luas di kalangan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Dewan Pengurus Daerah Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (DPD ALAMP AKSI) Binjai-Langkat menggelar Dialog Publik, Kamis (02/09/2021) untuk mengupas permasalahan tersebut.

Kagiatan yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting ini mengangkat tema “Polemik Pajak Restoran 10% atas Penerapan Perda Nomor 3 Tahun 2011 di Masa Pandemi”.

Ketua DPD ALAMP AKSI Binjai-Langkat Andika Perdana mempertanyakan langkah Pemerintah Kota Binjai apabila ada pengusaha-pengusaha nakal yang sudah mengutip pajak namun tidak menyetorkan pajak tersebut. “Apa langkah Pemko Binjai untuk meminimalisir hal itu. Saya sebagai konsumen tidak keberatan dengan pajak 10% asalkan pajak tersebut digunakan untuk pembangunan di Kota binjai,” ucapnya.

Menurutnya, saat ini pedagang seharusnya mitra dari BPKPAD Kota Binjai. “Yang namanya mitra harus tau keluhannya dilapangan bagaimana, pengutipan pajaknya juga bagaimana. Ketika pajak naik, ditakutkan konsumen menurun,” ujar Andika.

Ia berharap, terkait penerapan pajak dapat merata tidak hanya di kalangan pedagang saja, sehingga masyarakat kalangan menengah ke bawah tidak merasa terzolimi.

Ronald mewakili BPKPAD Binjai mengapresiasi dan mendukung kegiatan Dialog Publik yang di gelar DPD ALAMP AKSI Binjai-Langkat.

“Dengan kegiatan ini merupakan langkah awal agar kita memahami tentang pajak. Ketika kita paham maka kita akan memiliki rasa tanggung jawab tapi jika tidak paham maka kita tidak akan peduli sama sekali dengan pajak,” ucapnya.

Ia menerangkan pajak restoran sesuai Undang-Undang yang berlaku ialah pelayanan yang diberikan atas makanan dan minuman. “Wajib pajaknya pengusaha hanya mengutip pajak dari pembeli , setelah jatuh tempo disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah, jadi bukan dari penghasilan pengusahanya,” jelasnya.

Lebih lanjut Ronald mengungkapkan bahwa saat ini begitu banyak pajak di Indonesia. “Ada pajak pusat, daerah. Pajak daerah terbagi menjadi pajak provinsi dan kabupaten/kota,” terangnya.

Sesuai ketentuan yang berlaku, kata Ronald, bilamana usaha yang sudah di kategorikan sebagai wajib pajak restoran tetapi belum melaporkan diri sebagai wajib pajak kepada BPKPAD Binjai, maka BPKPAD Binjai memili kewenangan khusus menetapkannya secara jabatan.

“Menetapkan omzetnya secara jabatan, harusnya kan dia yang melaporkan berapa omzetnya sesuai ketentuannya. Sampai batas waktu yang ditentukan si wajib pajak belum menyampaikan omzetnya, BPKPAD memiliki kewenangan khusus untuk menetapkannya secara jabatan melalui data yang di miliki. Sebagaimana instruksi Wali Kota Binjai untuk mengoptimalkan apa yang menjadi potensi dari pajak restoran tersebut,” jelasnya.

Mengakhiri pernyataannya, Ronald mewakili BPKPAD Kota Binjai menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang terjadi saat ini. “Kami tidak bermaksud memberatkan pengusaha, tujuannya untuk mengoptimalkan PAD Kota Binjai. Sampai satu bulan kedepan kami masih membuka ruang klarifikasi kepada seluruh wajib pajak yang merasa keberatan atau kurang puas atas surat ketetapan kurang bayar yang sudah diterima untuk di klarifikasi,” pungkas Ronald.

Sementara itu, Hari Wahyudi sebagai pemantik dalam Dilog Publik meminta Kepala BPKPAD Kota Binjai untuk menaikkan target pajak restoran sampai dengan 15 hingga 20 Miliar.

“BPKPAD harus tegas dan transparan dalam pemungutan pajak restoran,” ujar Hari Wahyudi.

Ia juga meminta Kepala BPKPAD Kota Binjai membuat sistem informasi pembayaran pajak daerah.

“Kami meminta BPKPAD untuk membuat MOU dengan mahasiswa dalam optimalisasi PAD di Kota Binjai dalam bentuk sosialisasi dan Duta Pajak,” pungkasnya.

“BPKPAD harus membuat sistem pembayaran dari pedagang yang bisa langsung membayar ke bank/M-Bangking atau menggunakan aplikasi OVO maupun Dana,” pungkasnya.

(min/mn)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed