oleh

DPRD Binjai Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Perubahan KUA-PPAS APBD 2021

INSPIRATIFNEWS.COM, Binjai | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Binjai menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2021 bertempat di Ruang rapat DPRD Kota Binjai, Selasa (31/08/2021).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Binjai Noor Sri Syah Alam Putra yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Binjai Irwansyah Nasution, Wakil Ketua DPRD Syarif Sitepu, Kepala BPKPAD Kota Binjai Affan Siregar, Kepala Bappeda Kota Binjai Majid Ginting, Asisten III Sekdako Binjai Meidy Yusri, serta anggota DPRD Kota Binjai lainnya.

Pada kesempatan itu, Sekda Kota Binjai mengatakan penyampaian perubahan KUA dan PPAS APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

“Dalam upaya untuk menjaga kualitas dan kesinambungan APBD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah dan penanganan Covid-19 di Kota Binjai dilakukan beberapa penyesuaian yaitu
Pendapatan Daerah Kota Binjai pada Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Irwansyah mengungkapkan pada PAPBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2021, Pendapatan daerah terdiri dari PAD Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah,” jelasnya.

“Target PAD Kota Binjai pada PAPBD Tahun Anggaran 2021 di proyeksikan turun dari APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2021,” terangnya.

Sekda juga mengatakan pada PAPBD Tahun Anggaran 2021, disamping terjadinya perubahan pada Pendapatan Daerah terdapat pula perubahan pada Belanja Daerah.

“Belanja Daerah mengalami pengurangan pada PAPBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2021,” jelasnya.

Sekda menjelaskan perubahan Belanja Daerah pada PAPBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2021 terjadi akibat adanya keadaan yang bersifat mendesak dan recofusing sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya, dimana terjadi pengurangan pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

“Hal ini berdampak pula pada pengurangan belanja pada PAPBD Kota Binjai TA. 2021 diantaranya pengurangan Belanja Tidak Terduga pada PAPBD Kota Binjai TA. 2021,” ungkapnya.

“Demikian rancangan perubahan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2021 kami ajukan, dengan harapan kita dapat menyepakatinya untuk menjadi pedoman bagi pemerintah Kota Binjai dalam menyusun Perubahan APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2021,” tambahnya.

(min/mn)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed