KPPU Soroti Permenhub No 32

0
67

Inspiratifnews.com – Makassar – Maraknya pertumbuhan pelaku jasa angkutan online mengundang berbagai kontroversi, diberbagai kalangan pelaku penyedia jasa angkutan baik konvensional maupun online. Sehingga mendorong pemerintah untuk merevisi kebijakan PM Nomor 32 tahun 2016.

Berkenaan dengan persaingan penyedia jasa angkutan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyoroti tiga poin yang diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Kedua penyedia jasa angkutan, adalah aset pemerintah dalam memasyarakatkan pilihan transportasi yang nyaman bagi pengguna transportasi, bagi KPPU keduanya punya nilai plus. Jasa Angkutan online merupakan buah tangan anak bangsa yang dibuat melalui bahasa algoritma pemrograman yang merujuk pada keseharian pelaku jasa angkutan konvensional, sementara Jasa konvensional asal muasal lahirnya Jasa Online.

Hal inilah yang mendasari KPPU menyoroti Permenhub tersebut, sebagaimana diungkapkan Ketua KPPU Syarkawi Rauf, saat ditemui di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Kamis (6/4/2017).

“Pada Permenhub ini ada tiga hal yang kita soroti, yaitu pertama penetapan batas bawah dan atas tarif bagi taksi konvensional maupun online, kedua, penentuan kuota armada, dan ketiga, kewajiban bagi taksi online memiliki STNK atas nama badan hukum,” kata Syarkawi.

Penolakan terkait tiga poin tersebut, kata Syarkawi sudah direkomendasikan oleh KPPU kepada Pemerintah dan Menteri Perhubungan untuk selanjutnya bisa diakomodir.

Terkait tiga point ini, Direktur Pengkajian Kebijakan dan Advokasi KPPU Taufik Ahmad menyebutkan, jika KPPU selalu menyoroti regulasi dalam perspektif persaingan usaha yang sehat.

“Jadi ketika ada regulasi yang mendorong adanya regulasi persaingan yang tidak sehat atau menghalangi dan mengurangi intensitas persaingan usaha yang sehat maka kita akan berikan saran untuk tidak diberlakukan,” jelas Taufik.

Penolakan tersebut tersebut, seharusnya diimbangi dengan adanya alternatif kebijakan lain yang jauh lebih baik. agar mendorong terjadinya persaingan usaha sehat dan bermuara pada tarif yang terjangkau, pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. (*)

Komentar Pembaca