Pengamat Menilai Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 Distorsi

0
230

Inspiratifnews.com – Jakarta, Efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Revisi Aturan Angkutan Sewa Online perlu segera diuji (executive review) karena menimbulkan banyak distorsi di lapangan dan memicu polemik di sejumlah daerah.

“Regulasi yang mulai 1 April ini harus segera diuji dan melibatkan pihak terkait secara komprehensif agar distorsi di lapangan dan polemik di daerah berakhir,” kata Pengamat hukum Administrasi Negara Universitas Parahyangan Bandung Asep Warlan Yusuf sebagaimana dilansir Antara dari Jakarta.

Regulasi itu sendiri, kata dia, pelaksanaan sebagian ketentuan masih dalam masa transisi hingga tiga bulan. Artinya, aturan baru yang ditetapkan tersebut baru akan berlaku awal Juli mendatang. Namun, belum lagi aturan berlaku, polemik kini sudah merebak dan merugikan konsumen.

Menurut dia, peraturan gubernur dan wali kota mengenai transportasi, termasuk taksi, semestinya hanya mengatur ketentuan teknis yang sangat spesifik dan unik di suatu daerah. Adapun ketentuan yang bersifat umum diatur pemerintah pusat.

“Masalahnya sekarang pemerintah daerah juga mengatur ketentuan yang bersifat umum,” kata Asep dan karenanya berbagai persoalan muncul lantaran ketentuan umum antara satu daerah berbeda dengan daerah lain.

Oleh karena itu, tegasnya, executive review terhadap Peraturan Taksi Online itu harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders). Misalnya, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, Kepolisian, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, hingga perwakilan pengusaha transportasi.

Tim ini melakukan konfirmasi, klarifikasi, koreksi, dan rekomendasi terhadap pelaksanaan peraturan. Rekomendasi inilah yang akan menjadi solusi terbaik bagi seluruh kepentingan yang terlibat.

Ia juga menambahkan, sejatinya, ada metode lain yang bisa ditempuh untuk mengkaji efektivitas satu aturan yakni melalui Analisis Dampak Kebijakan atau Regulatory Impact Assessment (RIA).

“Tapi cara ini lebih lama karena bersifat empiris, berbeda dengan executive review yang lebih mempertimbangkan fakta hukum dan norma,” kata Asep.

Ia juga menggarisbawahi bahwa hasil executive review juga bisa berujung pada revisi peraturan yang sudah ada.

Dia menyarankan, ketentuan mengenai taksi online diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres), mengingat cakupannya yang sangat luas dan mengatur hajat hidup orang banyak. Level aturan ini dinilai lebih kuat dibandingkan Peraturan Menteri Perhubungan.

Asep menjelaskan berbagai polemik di daerah sejatinya lahir dari ketidaksiapan fasilitas pendukung yang ada. Sebut saja, infrastruktur, pembiayaan, hingga sarana yang terkait dengan kendaraan. Kondisi ini membuat masa transisi aturan tidak berjalan mulus.

Bahkan, katanya, sejumlah pemerintah daerah berencana menerbitkan peraturan terkait transportasi berbasis aplikasi atau daring dengan dasar Peraturan Menteri Perhubungan. Sayangnya, peraturan tersebut terkesan berbeda standar antardaerah. “Ini tak lepas dari penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan yang masih menuai polemik”. (*)

Komentar Pembaca