Respon Fenomena Parpolisasi DPD RI, HIMJIP Unismuh Gelar Diskusi Publik

0
150

Inspiratifnews.com-Makassar Kegaduhan politik yang timbul pada institusi DPD RI akhir-akhir ini, terutama setelah beberapa senator DPD RI beralih menjadi pengurus partai politik di respon Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unismuh dengan menggelar Diskusi Publik di Mini Hall FISIP Gedung Iqra Lt. 5 Unismuh Makassar, Rabu (5/4/2017).

Diskusi Publik yang bertema “Parpolisasi DPD RI & Masa Depan Kepentingan Daerah” ini menghadirkan narasumber Selle KS Dalle (DPRD Sulsel/Fraksi Partai Demokrat), Andi Luhur Prianto (Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unismuh), Fajlurrahman Jurdi (Fakultas Hukum Unhas), dan Wiwin Suwandi (Anti Corruption Commitee/ACC Sulawesi).

Menurut Irfan Ikhwan Ketua Umum HIMJIP FISIP Unismuh kegiatan ini selain merupakan respon melihat dinamika kenegaraan kita yang semakin memburuk.

“Kami berinisiatif mengambil peran untuk membincangkan kembali keberadaan DPD RI sebagai salah satu lembaga produk reformasi dan demokratisasi, yang mulai terinfiltrasi kepentingan partai politik. Kami akan terus mengawal sistem perwakilan politik kita menjadi strong bikameral, supaya DPD RI semakin kuat dan mengimbangi DPR RI, dalam memperjuangkan kepentingan daerah” ujarnya.

Sementara itu narasumber legislator DPRD Sulsel Selle KS Dalle yang berpengalaman sebagai Penanggung Jawab Rumah Aspirasi DPD RI Wilayah Sulselbar, banyak mengulas kelahiran awal DPD RI termasuk keterbatasan-Keterbatasan kewenangan yang di miliki.

“semua elemen bangsa komitmen menguatkan DPD dan menjauhkannya dari loyalitas ganda, sebagai perwakilan daerah sekaligus juga wakil partai politik” terangnya.

Narasumber yang lain  Andi Luhur Prianto, akademisi dan juga ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unismuh, mengekplorasi tantangan institusi yg di hadapi DPD RI.

Menurut Luhur fenomena parpolisasi DPD RI akan mengakibatkan supremasi DPR RI pada DPD RI semakin melembaga.

“Check and balances di legislatif tidak berjalan. Solusinya, Harus ada tekanan kuat untuk amandemen konstitusi” tutur Luhur.

Begitupun  Fajlurrahman Jurdi, akademisi muda dari Fakultas Hukum Unhas lebih fokus pada eksplorasi dampak ketatanegaraan yang lahir parpolisasi DPD RI sebagai upaya meneguhkan oligarki kekuasaan partai politik. Akan semakin kuat DPR RI heavy dalam sistem perwakilan. Mantan Staff Ahli DPR RI ini juga, banyak memberikan komparasi model strong bikameral di negara-negara lain.

Narasumber terakhir dari organisasi masyarakat sipil, Wiwin Suwandi, yang juga merupakan Direktur Riset ACC Sulawesi, melihat potensi penyalahgunaan dan korupsi dari upaya parpolisasi DPD RI ini.

“Adanya penyatuan kepentingan DPR dan DPD akan melahirkan kekuasaan yang absolut. Tanpa check and balances, antara kamar DPD dan DPR maka potensi penyelewengan jabatan dan kekuasaan semakin besar” tukasnya.

Kegiatan yang merupakan program kerja HIMJIP Unismuh ini di buka oleh Dekan FISIP Unismuh, Dr. Muhammad Idris dan dihadiri ratusan peserta yang merupakan perwakilan lembaga kemahasiswaan internal dan eksternal yang sangat antusias mengikuti jalan nya diskusi sampai selesai. (uc2)

Komentar Pembaca